REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik asal Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK) Arif Susanto mengatakan, saat ini tampak gejala umum tapi aneh pada partai politik (parpol), yaitu mereka mencalonkan seseorang yang justru bukan merupakan kadernya. Hal itu mengindikasikan lemahnya kaderisasi dalam parpol.
"Di Jakarta kemarin, itu di antara semua pasangan, hanya Djarot yang sungguh-sungguh menjadi representasi kader parpol," ungkap Arif dalam diskusi di D'Hotel, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (8/11).
Di Jawa Timur, lanjut Arif, sama juga seperti itu. Gus Ipul dan Khofifah Indar Parawansa bukan besar dari parpol Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Keduanya dibesarkan oleh Nadhlatul Ulama (NU). Menurut Arif, dengan begitu di Pilkada Jatim 2018 nanti, keduanya akan memperebutkan suara massa NU.
"Yang pada Pemilu 2014 itu bisa jadi memilih PDIP, PPP, dan bukan PKB. Khofifah juga bukan diajukan oleh PKB. Komplikasi seperti ini juga yang terjadi di Jabar. Dan itu menunjukkan lemahnya kaderisasi politik dalam parpol-parpol," terang dia.
Arif mengatakan, hal itu disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, pragmatisme untuk mendapatkan kemenangan melampaui segala macam urusan ideoligi. Sehingga, tak heran apabila ada parpol berbasis agama yang bersekutu dengan partai yang tidak pernah mengusung soal agama.
"Sehingga bisa saja Gerindra mengusung Dede Mizwar atau tadu pdip mengusung Emil. Atau bahkan PDIP yang mengusung Dedi Mulyadi yang jelas-jelas adalah bagian dari Golkar. Ini pragmatisme," sambung dia.
Alasan berikutnya menurut Arif, karena persona itu lebih kuat jika dibandingkan dengan isu atau program. Menurutnya, banyak tempat di mana isu itu kalah oleh persona. Menurutnya, faktor popularitas itu jauh melampaui faktor kapabilitas.
"Hal utama yang diperhitungkan parpol untuk mencalonkan seseorang adalah faktor popularitas. Itu sebabnya bisa muncul nama-nama yang selama ini tidak pernah beredar di dalam radar politik kita," terang dia.
Penyebab terakhir, kata Arif, adalah karena lemahnya pelembagaan politik. Lemahnya itu ditandai oleh lemahnya otonomi kader-kader partai. Hal itu Arif nilai tampak nyata pada misalnya kasus Golkar.
"Bagaimana mungkin DPC-DPC bersumpah untuk mendukung Dedi Mulyadi, tapi justru keputusan untuk menentukan siapa kandidat dari Golkar untuk Pilkada itu muncul dari DPP," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
