REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepolisian memeriksa tiga pegawai Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD), Rabu (8/11). Ketiganya dipanggil kepolisian untuk dimintai keterangan sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi proyek reklamasi Jakarta.

Kepala Sub Direkrorat bidang Sumber Daya Lingkungan Polda Metro Jaya AKBP Sutarmo mengatakan ketiga saksi dari BPRD itu akan ditanyai perihal penentuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pulau C dan D. "Mereka datang dan kooperatif. Itu (penentuan NJOP apakah berdasarkan Pergub atau Permenkeu, red), menjadi salah satu tafsir pemeriksaan yang akan ditanyakan. Jadi nanti kita lihat hasilnya sore," ujar Sutarmo di Mapolda, Rabu (8/11).

Pemeriksaan akan dilakukan pada Pemda DKI Jakarta, BPN, BPRD, serta staf terkait, kemudian ada juga dari kementerian, masyarakat dan juga nelayan. Semuanya merupakan proses penyelidikan pengumpulan fakta dan dokumen. Dari situ ditemukan petunjuk, sehingga sudah dinaikan menjadi penyelidikan.

Sutarmo mengayakan, saat ini yang sudah diketahui bersama NJOP Pulai C dan D nilainya Rp 3,1 juta per meter. Penyidikan akan berangkat dari hal tersebut, untuk melihat apakah di dalam penyusunan nilai NJOP itu ada bentuk pelanggaran atau tidak dalam penyusunannya.

"Penyidikan dilakukan terkait perizinan, pelaksanaan, ada penyimpangan atau tidak, ada penyalahgunaan wewenang dari pejabat atau tidak, serta ada kerugian negara atau tidak. Karena akan menyasar pada pasal 3 dan 2 Undang-undang korupsi," katanya.

Polda Metro Jaya telah menaikkan kasus proyek reklamasi Teluk Jakarta ke tingkat penyidikan dengan dugaan sementara terkait korupsi. Direktorat Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Metro Jaya sudah menemukan bukti yang menandakan adanya unsur pidana dalam proyek tersebut. Meski sudah menemukan indikasi dan menaikkan ke tingkat penyidikan, penyidik Polda Metro Jaya masih akan meneliti lebih jauh soal jumlah kerugian negara dalam kasus tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika