REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Setelah tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK), sejumlah kebijakan dan program yang masih berjalan dan telah dicapai kini telah diabadikan melalui sebuah buku yang berjudul Wujud Kerja Nyata. Buku yang diterbitkan oleh Nawa Cita Institute bersama Buku Republika itu diluncurkan di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Senin (6/11).
Menurut Ketua Dewan Pembina Nawa Cita Institute, RM Suryo Atmanto, buku tersebut diterbitkan untuk mencatat capaian kinerja dari program-program yang telah ditetapkan oleh Pemerintahan Jokowi selama tiga tahun kepemimpinannya.
“Dalam peluncuran buku, Jokowi baru tiga tahun, karya nyatanya sudah seabrek. Ketidakcapaian (program) untuk sampai tiga tahun bukan semata-mata karena ketidakprofesionalan, tetapi banyak intrik dan kendala yang perlu dihadapi,” kata Suryo dalam sambutannya saat peluncuran buku Wujud Kerja Nyata.
Berbagai kendala pemerintahan Jokowi dalam menjalankan programnya, yakni masalah ego-sektoral, motivasi yang keliru, birokrasi yang saling tumpang-tindih serta rumit.
Menurut Suryo, buku Wujud Kerja Nyata ini merupakan karya Nawa Cita Institute yang kedua. Ia menuturkan, dalam buku pertama tentang pemerintahan Jokowi berjudul Di Atas Gelombang menceritakan adanya tarik-menarik dalam politik yang menunjukkan adanya banyak kepentingan. Sedangkan, di buku kedua ini memaparkan wujud nyata dari capaian Presiden dalam membangun bangsa setelah tiga tahun memimpin. “Jadi, ada kelihatan bukti di tahun ketiga ini,” ujar dia.
Dia menambahkan, buku ini dibuat dengan berbagai proses focus group discussion (FGD) dan riset yang dilakukan oleh tim. Suryo juga menjelaskan bahwa Jokowi lebih suka dengan masukan-masukan yang membangun daripada dilaporkan keadaan bagus dan baik-baik saja, tetapi sesungguhnya banyak yang belum selesai.
"Ini semacam rapor tiga tahun Pak Jokowi. Kita secara periodik menyerahkan ke Pak Jokowi. Kendala di lapangan apa, terus kita kasih solusi. Kita buat untuk bahan kebijakan," ujar Suryo, Senin (6/11).
Buku yang terdiri dari empat bab ini membahas semua sektor yang memang menjadi fokus kinerja pemerintah. Dari tema yang ada, sejumlah tema seperti Energi, Pembangunan Sumber Daya Manusia, Infrastruktur, Pertumbuhan Ekonomi dan Ketahanan Pangan menjadi fokus yang digarisbawahi dalam buku ini.
"Lalu, ini kita ambil karya nyata dan sudah kelihatan bagus. Namun, kita tidak menutup kemungkinan masih ada yang belum selesai. Ini baru tiga tahun, tidak bisa tercapai semua. Kita dua tahun lagi, ini kita kebut," ujar Suryo.
Selain mencatat kinerja Jokowi selama tiga tahun terakhir, Suryo menjelaskan, sisa dua tahun masa pemerintahan Jokowi saat ini akan ada beberapa proyek yang akan dikebut dan diselesaikan. Hal ini tak hanya terlihat dari proyek yang dibangun secara maraton, tetapi juga dilihat dari porsi APBN 2018.
Meningkatnya anggaran untuk subsidi menurut Suryo memang menjadi prioritas. Sebab, selama tiga tahun terakhir pemerintah fokus kepada pembangunan dan peningkatan infrastruktur, ternyata tak banyak memberikan pengaruh langsung kepada masyarakat.
"Ya, karena memang pembangunan baru bisa dirasakan manfaatnya tiga tahun mendatang. Maka, di 2018 ini kita fokus untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan langsung ke kebutuhan masyarakat. Maka anggaran lebih meningkat di subsidi," ujar Suryo.
Dalam acara peluncuran buku Wujud Kerja Nyata ini juga digelar diskusi terkait program-program pemerintahan. Hadir pembicara antara lain Dr Burhanuddin Muhtadi, Prof Danang Parikesit, Prof A Rasyid Asba, Budiarto Shambazy, dan Prof Tualar Simarmata.
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj yang menjadi pembicara kunci menyebut Presiden Jokowi merupakan anugerah dari Allah untuk memimpin bangsa ini. Terlebih, di tengah berbagai tantangan pada era milenial saat ini, Said Aqil menilai kehadiran Jokowi dalam memimpin bangsa sangat diperlukan.
“Allah memberikan presiden seperti Pak Jokowi di era menantang ini, yang tidak banyak drama bahkan sering kali melanggar protokoler,” kata Said Aqil.
Ikuti Whatsapp Channel Republika