REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pekan ketiga pemerintahan Gubernur baru DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno diwarnai kritik dari sejumlah media yang menyatakan mereka mulai bersikap tertutup. Sandiaga mengatakan sikap ini diambil untuk kebijakan-kebijakan yang masih dalam pembahasan.
"Untuk kebijakan yang lagi digodog (dibahas) seperti Tanah Abang dan upah minimum provinsi (UMP), kita enggak bisa memberikan banyak keterangan karena belum matang, belum final. Kalau sesuatu belum final tapi diumumkan, itu akan menimbulkan distorsi informasi yang ada," kata Sandi di Kompleks Monumen Nasional (Monas), Jumat (3/11).
Mantan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) ini mengatakan ia tidak ingin ada pernyataan yang saling silang antara gubernur, wakil gubernur, dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Walaupun terkesan tertutup, begitu kebijakan sudah dibuat, SKPD terkait akan menjelaskan secara teknis kepada media.
Ia menyatakan tidak ada larangan bagi SKPD untuk membuat pernyataan di hadapan media ketika keputusan sudah diambil. Walau demikian, kebijakan yang masih dikaji tidak akan diwacanakan untuk menghindari pro dan kontra.
"Kalau kita mau mendapatkan feedback dari masyarakat kan sudah dapat dari sosial media, sudah dapat dari komunitas yang kita ajak rapat, semua komunitas Tanah Abang kita ajak bicara. Preman juga kita ajak rapat," kata dia.
Sejumlah rapat akan tetap diselenggarakan secara tertutup, terutama yang terkait pembahasan kebijakan. Sebab, sebagian tamu undangan yang memberikan informasi confidential tidak ingin pernyataannya diliput media. "Kalau enggak ada itu yah terbuka. Toh kan akhirnya kita rilis juga di publik," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika