REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani mengatakan, penanganan masalah stunting harus dilakukan secara sinergis. Karenanya, penanganannya harus dilakukan secara keroyokan oleh pihak-pihak terkait yakni 13 kementerian dan lembaga secara terkoordinir.
“Penurunan jumlah stunting dilakukan dengan intervensi 13 kementerian dan lembaga secara terkoordinir. Sebab masalah stunting tak hanya masalah gizi dan kesehatan tapi juga terkait dengan cara hidup dan pemenuhan sarana prasarana dasar masyarakat,” ujar Menko PMK Puan Maharani usai memimpin rapat koordinasi penanganan stunting di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, dalam keterangannya, Rabu (1/11).
Dikatakan Puan, hasil penurunan angka stunting sejauh ini sudah sesuai target. Tahun 2016, kata Puan, angka stunting sekitar 30 persen dan tahun 2017 sudah turun menjadi 27,5 persen. Padahal target yang disasar tahun ini sebeaar 29 persen.
“Walau begitu kita tetap harus buat sinergi dan gebrakan percepatan menurunkan angka stunting,” ungkapnya.
Lebih detail Puan menjelaskan bahwa jika sebelumnya ada 8 kabupaten yang mendapat intervensi khusus penurunan angka stunting, maka tahun 2018 akan ditambah menjadi 100 kabupaten yang mendapat intervensi khusus dengan lokus desa-desa tertinggal.
Puan menegaskan, penanganan masalah stunting hanya akan berhasil jika dilakukan secara simultan di berbagai sektor. Karena itu, sinergi 13 kementerian dilakukan. Misalnya dengan Kementerian Desa yang mengurus Dana Desa sehingga penggunaannya diarahkan juga untuk memberi intervensi menangani stunting di desa tertinggal.
“Jadi akan terukur bahwa stunting berkurang dan manfaat dana desa terasa. Ekonomi masyarakat lebih maju dan masyarakat sejahtera. Maka stunting juga bisa ditekan,” jelas Puan.
Cucu proklamator Kemerdekaan RI Soekarno ini menambahkan bahwa stunting bukan semata-mata soal gizi anak, tapi terkait kualitas SDM dan sarana kebutuhan sosial masyarakat. Makanya ada pembagian penanganan masalah stunting ini.
“Partama intervensi spesifik yang dikoordinasikan melalui Kemenkes. Ini terkait misalnya ibu hamil, ibu menyusui, masalah asupan makanan bergizi dan makanan tambahan dan sebagainya,” jelas Puan.
Intervensi kedua, kata Puan, terkait Gizi Sensitif yang dikoordinasi dalam 11 kementerian. Di sini lebih pada penanganan yang didalamnya juga terkait pemenuhan sarana sosial dasar bagi masyarakat.
“Bahkan Bappenas juga masuk dalam penanganan stunting ini agar semua program bisa diakomodir dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Sebab kita ingin mengejar standar WHO juga dengan stunting minimal 20 persen,” imbuh Puan.
Terkait anggaran, Puan menjelaskan bahwa pada tahun 2017 anggaran penanganan stunting sekitar Rp7triliun. Ini kemudian dibuat dalam 100 kabupaten percotohan agar intervensi kebijakan lebih efektif.
“Nantinya harus ada langkah lebih spesifik misalnya dari tiap kabupaten ada 18 kecamatan dan di satu kecamatan dilihat lagi mana desa-desa tertinggal yang paling miskin. Maka kita intervensi di sana,” jelasnya.
Dalam kesempatan RTM tersebut, diperkenalkan pula konsep ‘Isi Piringku’ atau gerakan makan makanan yang sehat dengan gizi seimbang sebagai pengganti slogan 4 Sehat 5 Sempurna di masa lalu. ‘Isi Piringku’ dapat bermakna 10 pesan gizi seimbang dengan porsi makanan yang terdiri atas makanan pokok, lauk pauk, sayur-sayuran, buah-buahan.
Kebiasaan makan makanan sehat dalam ‘Isi Piringku’ ini diiringi dengan perilaku hidup bersih dan sehat berupa kebiasaan cuci tangan, banyak melakukan aktivitas fisik, rajin memantau berat badan agar tetap normal, dan banyak minum air putih. ‘Isi Piringku’ disusun untuk mengangkat kearifan lokal berupa makanan pokok khas dari 34 provinsi yang ada. Konsep ini diketahui tengah disusun strategi komunikasi publiknya untuk disampaikan dalam berbagai materi sosialisasi dan edukasinya. ‘Isi Piringku’ diketahui juga akan menyasar kalangan remaja.
“’Isi Piringku’ kalau perlu kita luncurkan dulu sebagai langkah awal sosialisasi tahap pertama,” pinta Menko PMK.
Ikuti Whatsapp Channel Republika