REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketegasan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno terhadap penolakan Reklamasi Teluk Jakarta patut untuk diapresiasi. Wakil Ketua MPR-RI, Hidayat Nur Wahid mengatakan, bentuk ketegasan tersebut terlihat dari komitmen melaksanakan janji-janji kampanye yang di dalamnya termasuk penolakan reklamasi.
"Jadi saya kira sikap beliau (Anies) jelas dan tegas bahkan itu (reklamasi) juga didukung oleh Pak Prabowo itu juga didukung oleh PKS," ujar dia saat ditemui di Komplek Parlemen Senayan, Rabu (1/11).
Wakil Ketua Dewan Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga mengatakan, reklmasai bukan hanya persoalan dari lingkungan dan berbagai masalah lainnya yang ditimbulkan, akan tetapi juga terkait dengan kepercayaan publik terhadap pejabat negara. Ketika dulu, lanjut Hidayat, Anies-Sandi berkampanye akan diingat oleh warga Jakarta yang jangan sampai kemudian kepercayaan tersebut dihianati.
"Jangan sampai kemudian warga tidak percaya lagi dengan demokrasi akibat dari para pejabat-pejabat yang tidak menjalankan janji-janji kampanyenya," jelas dia.
Masalah krusial yang terkait dengan reklamasi tersebut juga ada pada masalah payung hukum yang tidak jelas. Hidayat mengaku heran, bagaimana mungkin proyek reklamasi yang sangat besar tidak memiliki landasan hukum yang pasti. "Baru dibikin belakang, itu belum selesai, di DKI belum buat Perda tentang reklamasi itu," jelas dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
