REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Pemerintah berencana menggratiskan penyaluran beras sejahtera (rastra) mulai 2018 mendatang. Bila saat ini masyarakat miskin masih harus menebus beras bersubsidi melalui rastra dengan harag Rp 1.600 per kg, mulai tahun depan rastra bisa diambil cuma-cuma.
Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial, Andi ZA Dulung menyebutkan bahwa pemerintah telah mengubah skema penyaluran beras sejahtera dari pangan bersubsidi menjadi bantuan sosial pangan. "Biasanya keluarga penerima manfaat mendapat rastra 15 kg, dengan tebusan Rp 1.600 per kg. Tahun depan tinggal diambil saja, masyarakat tidak perlu lagi tebus," jelas Andi, Selasa (31/10).
Perubahan skema bantuan dari subsidi menjadi bantuan sosial membuat jumlah penerima rastra di tahun depan akan berkurang. Sebagian masyarakat miskin yang sebelumnya masih menerima rastra akan dikonversi bantuannya ke metode nontunai, yakni Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Pemberian BPNT akan memungkinkan setiap KK yang terdaftar sebagai masyarakat miskin menerima bantuan sebesar Rp 110 ribu per bulan yang disalurkan melalui rekening perbankan. Uang yang diterima melalui bank bisa digunakan untuk membeli kebutuhan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, atau telur di warung-warung yang telah ditunjuk pemerintah.
Catatan Kementerian Sosial, jumlah masyarakat miskin penerima rastra saat ini sebanyak 15,5 juta Kepala Keluarga (KK). Dari angka tersebut, 1,2 juta KK di antaranya telah menerima BPNT tahun ini. Sementara tahun depan, penerima BPNT akan diperluas secara masif hingga 10 juta KK. Artinya, penerima beras sejahtera tinggal 5,5 juta KK.
Andi menambahkan, program BPNT tahun 2017 ini baru menyasar 44 kota/kabupaten di Indonesia. Tahun 2018 mendatang, ditargetkan 118 kota/kabupaten di Indonesia tersentuh BPNT. Sumatra Barat misalnya, tahun 2017 ini baru Kota Padang yang sudah menjalankan BPNT. Tahun depan, paling tidak tujuh kabupaten/kota di Sumbar sudah menyalurkan BPNT.
Tapi penyaluran BPNT bukan tanpa kendala. Tahun 2017 ini, dia mengatakan, kendala utama yang dirasakan Kementerian Sosial adalah proses pencetakan kartu. Belum seluruh masyarakat yang ditargetkan sudah sepenuhnya menerima BPNT melalui kartu perbankan. Alasannya, lanjut Andi, data penerima BPNT yang masih dalam tahap validasi dan verifikasi.
Tak hanya itu, pemerintah juga akan memperbaiki infrastruktur di lapangan termasuk warung-warung mitra tempat penukaran BPNT. "Karena baru pertama dilaksanakan BPNT. Namun sampai bulan Oktober realisasi BPNT se-Indonesia sudah mencapai 85 persen," katanya.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menilai bahwa penyaluran bantuan nontunai semestinya juga bisa menjangkau kebutuhan selain pangan. Irwan berharap pemerintah pusat mempertimbangkan pemberian bantuan nontunai untuk kebutuhan lainnya seperti gas elpiji atau pupuk.
Menurutnya, pemberian BPNT bakal tepat sasaran lantaran data yang digunakan sudah melalui verifikasi secara mendetil dan minim kebocoran serta penyelewangan. "Penerimanya jelas, mereka yang mendapat kartu. Harusnya, bantuan pupuk, gas, juga seperti itu," ujar Irwan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
