REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pusat Pengembangan dan Pelindungan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mengidentifikasi dan memvalidari 652 bahasa daerah dari 2.452 daerah pengamatan pada 1991 hingga 2017. Namun, dari 652 bahasa, baru 71 dipetakan vitalitas atau daya hidup mulai 1991 hingga 2017.
"Bahasa daerah telah diidentifikasi dan divalidasi sebanyak 652 dari 2.452 daerah pengamatan," kata Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud dadang Suhendar di Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Sabtu (28/10).
Ia menjabarkan berdasarkan akumulasi pesebaran bahasa daerah per provinsi, Bahasa Indonesia berjumlah 733. Menurut dia, jumlah itu akan bertambah, seiring bertambahnya daerah pemetaan.
Dadang berujar, Badan Bahasa mengidentifikasi 646 bahasa dari 2.411 daerah pengamatan pada 1991 hingga 2016. Ia mengatakan jumlah itu lebih banyak dari pemetaan pada 2013, yakni 578 bahasa dari 2.344 daerah pemetaan.
Ia mengatakan Badan Bahasa memetakan bahasa menggunakan metode dialektometri. Metode itu menganalisis 400 kosakata daerah yang berasal dari 200 kosakata dasar Swedesh dan 200 kosakata budaya. "Badan Bahasa juga melakukan observasi dan wawancara," ucap dia.
Analisis kosakata, kata dia, terfokus pada analisis tataran fonologi (bunyi-bunyi bahasa) dan leksikon (kekayaan kata suatu bahasa). "Kedua tataran kebahasaan itu dianggap tepat membedakan antarbahasa jika dibanding perbedaan gramatika (tata bahasa) dan sematik (makna kata dan kalimat)."
Dadang menuturkan pemetaan bahasa merupakan program inventarisasi dan identifikasi bahasa daerah di Indonesia secara komprehensif. Ia menegaskan dua hal tujuan program pemetaan bahasa daerah, yakni, pertama, penentuan jumlah, varian, dan sebarangeografis bahasa. Kedua, penentuan hubungan kekerabatan antarbahasa dan pengelompokan bahasa.
Pemetaan bahasa daerah menurut dia penting dalam upaya pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa. Ia mencontohkan pemetaan itu sebagai alat menjelajahi berbagai kemungkinan fungsi bahasa, akuisisi, kebijakan pemerintah, status bahasa. "Serta langkah pelindungan bahasa," kata dia mengakhiri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika