Rabu 25 Oct 2017 20:52 WIB

Cak Imin: PKB Masih Nyaman Bersama Jokowi

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar didampingi Anggota Dewan Syuro PKB Abdul Ghofur (Kiri) bersama para biksu melakukan dialog keagamaan di Jakarta, Ahad (3/9).
Foto: Republika/Prayogi
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar didampingi Anggota Dewan Syuro PKB Abdul Ghofur (Kiri) bersama para biksu melakukan dialog keagamaan di Jakarta, Ahad (3/9).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar menegaskan partainya masih merasa nyaman bersama dengan Presiden Joko Widodo hingga selesai masa jabatan 2019. Namun, Muhaimin belum bisa memastikan apakah akan tetap bersama Jokowi di Pilpres 2019.

"PKB nyaman bersama Pak Jokowi dan akan menyukseskan pemerintahan hingga 2019," kata Muhaimin usai menerima kunjungan Duta Besar Australia untuk Indonesia Paul Grigson di Kantor DPP PKB, Jakarta, Rabu (25/10).

Ada pun untuk periode 2019-2024, apakah tetap bersama Jokowi atau tidak, menurut Muhaimin PKB akan melihat perkembangan yang terjadi. Yang jelas, kata dia, hingga dua tahun ke depan PKB tetap bersama Presiden Jokowi. Bahkan, PKB berharap Jokowi tidak diganggu dengan hal-hal yang bisa membuatnya tidak bisa berkonsentrasi menyelesaikan tugasnya.

Sementara terkait pengesahan Perppu Ormas oleh DPR, menurut Muhaimin, sikap PKB dari dulu sudah jelas, yakni mendukung Perppu itu, tapi harus direvisi. Di satu sisi, PKB menilai Perppu itu dibutuhkan, tetapi, di sisi lain, juga mengakui ada peluang peraturan perundang-undangan itu disalahgunakan untuk kepentingan tertentu.

"Kalau rezim baik seperti sekarang tidak ada masalah, tapi kalau rezimnya tidak baik bisa mengancam demokrasi," katanya.

Yang jelas, kata Muhaimin, sekarang sudah ada payung hukum untuk menangkal radikalisme, tinggal bagaimana memperperbaiki dan memperlakukannya agar tidak merusak demokrasi.

Soal adanya partai pendukung pemerintah yang berbeda sikap soal Perppu itu menurut Muhaimin tidak masalah karena itu adalah pilihan politik.

"Itu pilihan politik masing-masing. Kita tak bisa ikut campur," kata Muhaimin. Meski demikian, kata dia, pada dasarnya partai pendukung pemerintah tetap kompak/solid, terbukti Perppu itu tetap bisa "dimenangkan" di parlemen.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement