REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Amerika Serikat (AS) masih bungkam perihal alasan penolakan terhadap rencana kunjungan Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal TNI Gatot Nurmantyo ke Negeri Paman Sam itu. DPR pun mendesak Pemerintah RI untuk melayangkan protes keras kepada Pemerintah AS.
Bertempat di kantor Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Senin (23/10) pagi, Wakil Duta Besar AS untuk Indonesia Erin McKee menemui Menteri Luar Negeri RI Retno Lestari Priansari Marsudi. Pertemuan dimaksudkan untuk membicarakan insiden yang menimpa Panglima TNI pada Sabtu (21/10) lalu.
Dalam kesempatan itu, McKee kembali menyampaikan permintaan maaf Pemerintah AS. Kendati begitu, McKee tidak menjelaskan secara terperinci alasan di balik penolakan tersebut. "Kedutaan Besar AS bekerja sangat keras untuk memahami apa yang terjadi di sekitar insiden ini. Kami berharap bahwa hal itu tidak akan terjadi lagi. Kami sangat menyesalkan ketidaknyamanan yang ditimbulkan insiden ini," ujar McKee, seperti dilansir the Sydney Morning Herald, Senin (23/10).
Menurut dia, Panglima TNI diundang langsung oleh Panglima Angkatan Bersenjata AS Jenderal Joseph Dunford Jr untuk menghadiri Chiefs of Defense Conference on Country Violent Extremist Organization. Acara tersebut dilaksanakan pada Senin (23/10) sampai Selasa (24/10) di Washington DC.
McKee menjelaskan, Pemerintah AS menyambut baik rencana keikutsertaan Panglima TNI dalam acara itu. Ia pun memastikan, Panglima TNI telah dapat melakukan perjalanan ke AS. Kedutaan Besar AS untuk Indonesia pun sedang mengupayakan komunikasi antara Jenderal Gatot dan Jenderal Dunford.
Retno menyatakan, Pemerintah RI pada dasarnya menerima permintaan maaf Pemerintah AS. Masalah ini pun telah dilaporkan kepada Presiden RI Joko Widodo. Kendati demikian, Retno mengatakan, Pemerintah RI tetap meminta klarifikasi dan penjelasan terkait insiden tersebut. Kedutaan Besar AS untuk Indonesia juga sedang berkoordinasi dengan otoritas terkait di AS.
"Bagi kami, ini adalah isu penting. Kami tidak hanya bekerja dari Jakarta dengan kedutaan mereka di sini. Kemarin, saya beberapa kali bicara dengan Duta Besar RI di Washington DC (Budi Bowoleksono) untuk sekali lagi mencari klarifikasi mengenai apa yang terjadi," kata Retno.
Sampai dengan berita ini ditulis, Departemen Dalam Negeri AS belum berkomentar lebih lanjut saat dimintai tanggapan CNN dengan alasan privasi. Pentagon alias Kementerian Pertahanan AS pun belum merespons konfirmasi yang disampaikan. Begitu pula pihak US Border and Custom Protection.
Akan tetapi, Juru Bicara Kementerian Pertahanan RI Brigjen TNI Arm Totok Sugiharto mengonfirmasi bahwa Menhan AS James Mattis telah menyampaikan permintaan maaf kepada Menhan RI Ryamizard Ryacudu atas insiden tersebut.
"Disampaikan sebelumnya, Menhan AS bertemu menhan ASEAN yang saat ini sedang melakukan pertemuan tahunan 2017 di Clark, Filipina, siang ini," kata Totok, Senin (23/10). Namun, sampai saat ini, Totok belum mengonfirmasi secara pasti alasan di balik penolakan AS terhadap Panglima TNI.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Jenderal (Purn) Wiranto mengaku telah berkoordinasi dengan Menlu terkait insiden yang menimpa Panglima TNI. Ia mengatakan, pemerintah tengah menunggu klarifikasi dari AS. Menurut Wiranto, Menlu juga sudah mengirimkan satu surat permintaan klarifikasi.
Panglima TNI beserta istri dan delegasi ditolak untuk masuk ke AS pada Sabtu (21/10). Saat itu, Panglima TNI bersiap berangkat menggunakan maskapai penerbangan Fly Emirates melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Namun, beberapa saat sebelum keberangkatan, ada pemberitahuan dari maskapai penerbangan bahwa Panglima TNI beserta istri dan delegasi tidak diperbolehkan memasuki wilayah AS oleh US Custom and Border Protection.
Setelah itu, Panglima TNI melapor ke Presiden RI Joko Widodo melalui ajudan, Menlu RI, dan Menko Polhukam. Panglima TNI juga telah berkirim surat kepada Jenderal Joseph F Dunford Jr dan saat ini masih menunggu penjelasan atas insiden tersebut. Mereka pun memutuskan tidak akan menghadiri undangan sampai ada penjelasan resmi dari pihak AS. Sebelum ini, Panglima TNI pernah mengunjungi Negeri Paman Sam beberapa kali tanpa ada masalah. Terakhir, Panglima TNI mengunjungi AS pada Februari 2016.
Protes keras
Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid menyesalkan insiden ini. Menurut dia, penolakan yang menimpa Panglima TNI adalah pelecehan terhadap bangsa Indonesia. Walau Pemerintah AS telah menyampaikan permintaan maaf, Hidayat menuntut protes keras disampaikan.
"Tetapi, menurut saya, Indonesia tetap penting untuk melancarkan protes kerasnya agar hal yang sama tidak terjadi lagi pada masa yang akan datang," kata Hidayat.
Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Meutya Hafid menilai insiden ini dapat mencederai hubungan Indonesia-AS. Ia mengapresiasi langkah Kemenlu yang telah mengirimkan nota diplomatik kepada Pemerintah AS.
Pemerintah AS, menurut Meutya, harus bisa menjelaskan alasan di balik ditolaknya Panglima TNI memasuki Negeri Paman SAM. "Saya rasa ini yang menjadi pertanyaan besar masyarakat Indonesia yang perlu dijawab oleh AS," ujarnya.
(Fauziah Mursid/Kabul Astuti, Editor: Muhammad Iqbal).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
