REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON DC -- Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat (US Department of Homeland Security/DHS) merilis kronologi di balik penolakan yang menimpa Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo pada Sabtu (21/10). Seperti dilansir the Sydney Morning Herald, Selasa (24/10), juru bicara DHS Dave Lapan menjelaskan, Gatot tidak dapat masuk ke AS karena ada keterlambatan penerbitan dokumen dari protokol keamanan Negeri Paman Sam.
Menurut dia, potensi keterlambatan telah disampaikan kepada Kedutaan Besar AS di Jakarta untuk kemudian diteruskan ke kantor Panglima TNI di Jakarta. Namun, tidak dijelaskan secara detail protokol keamanan yang dimaksud. "Kami tidak dapat menyampaikan kepada publik secara khusus perihal kasus masing-masing individu," ujar Lapan.
Setelah itu, menurut dia, masalah segera diselesaikan dengan jalan memesankan tiket penerbangan pengganti Fly Emirates yang terjadwal pada pukul 17.00 WIB. "Tetapi, dia (Panglima TNI) memilih untuk tidak berangkat," kata Lapan. Lebih lanjut, Lapan mewakili DHS menyampaikan penyesalan atas ketidaknyamanan yang menimpa Panglima TNI dan istri beserta delegasi.
Ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (24/10), Gatot menyampaikan curahan hati terkait penolakan yang diterima. "Kalau dikatakan saya kecewa, saya kecewa," katanya.
Menurut dia, kekecewaan dilatarbelakangi kedekatan dengan Panglima Angkatan Bersenjata AS Jenderal Joseph F Dunford Jr. Dunford secara resmi mengundang Panglima TNI menghadiri Chiefs of Defence Conference on Country Violent Extremist Organizations di Washington DC.
Ia bercerita, sebelumnya pada saat berkunjung ke AS, pertemuan dengan Dunford sempat dilakukan di kediaman Dunford. Keduanya bahkan sempat makan bersama dengan diiringi nyanyian “Bengawan Solo” oleh prajurit Amerika. "Ya, saya ke sana kan mau ketemu juga sama beliau," ujar Gatot.
Menurut dia, rencana kunjungan ke AS merupakan perintah Presiden Joko Widodo. Setelah mendapatkan informasi larangan masuk ke Negeri Paman Sam, Gatot pun melaporkannya ke Presiden Joko Widodo, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Jenderal (Purn) Wiranto, serta Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi.
Setelah mendengar laporan dari Gatot, Presiden mempertanyakan peristiwa tersebut. "Ya sudah, tidak usah berangkat. Mau berangkat gimana? Udah, lapor ke Menko Polhukam, ke Menlu,” kata Presiden.
“Siap, saya laporkan. Dan sudah ditangani oleh Menlu," kata Gatot.
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla turut menanggapi insiden yang menimpa Panglima TNI. "Mereka (AS) sudah minta maaf dan menyesalkan kejadian itu dan tetap mengundang Pak Panglima untuk hadir. Walaupun tentu kita merasa perlu untuk kali ini tidak memenuhi undangan karena sudah ada kejadian itu," ujarnya seusai melakukan pertemuan bilateral dengan wakil presiden Nigeria di ruang VVIP Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (24/10).
Dia menjelaskan, Pemerintah Indonesia sampai sekarang belum mengetahui alasan terkait penolakan tersebut. Pemerintah telah berupaya untuk melakukan komunikasi dengan Pemerintah Amerika Serikat melaui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. "Mungkin ada masalah administrasi atau apa, kita tidak tahu," katanya.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, undangan konferensi internasional ini memang ditujukan untuk Panglima TNI. Setelah kejadian penolakan tersebut, Retno akan melakukan konfirmasi kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Amerika Serikat apakah ada atase pertahanan yang hadir ke acara konferensi internasional tersebut untuk menggantikan Panglima TNI.
Persoalan internal
Meski DHS sudah menyampaikan kronologi perihal penolakan yang diterima Panglima TNI, pakar hubungan internasional dari President University, Anak Agung Banyu Perwita, menilai penjelasan tersebut belum cukup.
Menurut Banyu, ada persoalan internal di Negeri Paman Sam terkait insiden ini. Sebab, Panglima TNI hendak menghadiri acara Chiefs of Defense Conference on Countering Violent Extremist Organization pada 23-24 Oktober di Washington DC. Pihak pengundang adalah Panglima Angkatan Bersenjata AS Joseph Dunford Jr.
Dia menjelaskan, kebijakan AS tidak akan menghadirkan kerugian bagi Indonesia. Justru sebaliknya, AS yang bakal merugi, mengingat Indonesia merupakan mitra strategis dalam pelbagai isu, seperti Laut Cina Selatan, ISIS, dan terorisme.
"Jadi, ini kesalahan fatal yang dibuat AS dalam konteks politik luar negeri dan pertahanan. Dan ini tidak bisa dibiarkan begitu saja," ujar Banyu.
Saat ditanya kemungkinan penolakan AS lantaran sikap tegas Panglima TNI terhadap aktivitas militer Negeri Paman Sam di Australia, Banyu memberikan penjelasan. Menurut dia, kritik dalam hubungan bilateral adalah sesuatu yang biasa.
"Memangnya negara lain tidak sekeras itu ke AS? Tetapi, ketika ada undangan dan itu ditolak datang, itu sebuah penghinaan. Enggak ada urusannya seperti itu," kata Banyu.
Lebih lanjut, dia mengapresiasi sikap Panglima TNI yang menolak untuk berangkat meski sudah ada lampu hijau dari Pemerintah AS. Sebab, waktu pelaksanaan konferensi pun hampir berakhir. Ini mengingat perjalanan ke AS membutuhkan waktu belasan jam.
(Editor: Muhammad Iqbal)
.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
