REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menyebut kajian reklamasi di Teluk Jakarta yang dilakukan pemerintah pusat tidak terbuka. Penilaian itu didasarkan usai bersilaturahim dengan Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Luhut Binsar Pandjaitan beberapa waktu lalu sebelum pelantikan pada Senin (16/10).
"Saya tanya satu hal saja belum ada jawaban yang pasti, berapa lapangan kerja yang diciptakan di sana, dan lapangan kerja model apa yang diciptakan kajiannya belum ada," kata dia, Rabu (18/10).
Menurutnya, semua proses terkait reklamasi harus terbuka. Tak perlu ada yang ditutup-tutupi dalam proses kajian reklamasi.
Dia percaya semua memiliki niat yang sama untuk memperbaiki negara. Namun, Sandi menilai proses yang penuh keterbukaan dan berkeadilan harus dihadirkan.
Sandiaga mengaku, dalam waktu dekat ia bersama Gubernur DKI Anies Baswedan akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Pertemuan dijadwalkan untuk membahas beberapa isu penting, salah satunya terkait reklamasi. "Dalam satu dua hari (ke depan) Pak Jokowi mau panggil kami," ujar dia.
Sandi meminta masyarakat untuk bersabar terkait kebijakan reklamasi di Teluk Jakarta. Ia menyadari besarnya tuntutan masyarakat kepada Anies-Sandi terkait penghentian reklamasi. Ia mengerti bahwa tuntutan itu adalah buah dari janji semasa kampanye Pilkada DKI.