REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Poros Baru Jabar yang terdiri atas DPD Partai Gerindra Jabar, DPW PPP Jabar, DPW PAN Jabar, dan DPD Partai Demokrat Jabar, memunculkan sejumlah nama calon gubernur untuk Pilgub Jabar 2018. Nama Deddy Mizwar dan Ridwan Kamil pun tidak muncul di antara nama-nama yang diusulkan tersebut.
Menurut Ketua DPD Partai Gerindra Jabar, Mulyadi, nama yang diusulkan partainya adalah dirinya sendiri yang sebelumnya diusulkan pada saat Rapimda Partai Gerindra Jabar dan Burhanudin Abdullah yang merupakan kader Partai Gerindra dan Gubernur BI pada 2003. Sedangkan dari PAN, mengusulkan Anggota DPR RI Desy Ratnasari.
Mulyadi mengatakan, dari DPD Partai Demokrat Jabar diusulkan nama Ketua DPD Partai Demokrat Jabar Iwan Sulandjana, Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf, dan Herman Khoeron yang juga anggota DPR RI.
Dari PPP diusulkan nama Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum dan Asep Maoshul. Partai poros baru, mengusulkan nama-nama untuk diukur oleh lembaga survei yang kredibel.
"Kami sepakat tidak mau terjebak mengunci nama kandidat. Tidak harus terpaksa mendukung yang diusung PKS (Deddy Mizwar-Ahmad Syaikhu). Dari Poros Baru tidak ada nama itu," ujar Mulyadi di Kantor DPD Partai Gerindra Jabar, Rabu (11/10).
Namun, kata Mulyadi, pengusulan nama-nama ini masih cair dan dapat berubah, sesuai dengan dinamika politik yang terjadi. Sementara ini, Poros Baru Jabar memilih mendedikasikan terlebih dulu terhadap nama-nama yang diusulkan keempat partai tersebut.
"Nanti ditentukan parameter kandidat yang direkomendasikan seperti apa, ada kajian Poros Baru Mendengar," katanya.
Dikatakan Mulyadi, dalam hal ini Gerindra, Demokrat, PAN, dan PPP, mengundang berbagai unsur di Jabar, untuk memberikan masukan-masukan. "Bukan hanya tentang kandidat, tapi bagaimana selanjutnya Jabar dibangun," katanya.
Saat ini, kata dia, Gerindra pun membuka komunikasi dengan partai nonparlemen, yakni PBB, PKPI, Perindo, dan Idaman. Mulyadi mengapresiasi partai-partai tersebut karena karena miliki infrastruktur partai di daerah.
"Kami tidak ingin terjebak, bahwa kandidat yang diusung adalah karena elektabilitas atau popularitasnya tapi jauh dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. Kita di daerah diberi keleluasaan oleh pusat," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
