Menurut Karyono, dinamika pertarungan politik menjelang Pilpres 2019 mulai terasa. Tak dipungkiri, sejumlah manuver Panglima TNI Gatot Nurmantyo selama ini telah menimbulkan persepsi publik yang beragam.

Ada yang menduga manuver Panglima TNI tersebut berhubungan dengan rencana maju di Pilpres 2019. Ada pula yang menilai Panglima TNI tidak loyal kepada Presiden. Bahkan ada yang merasa khawatir akan adanya kudeta terhadap pemerintahan yang sah.

Namun demikian, kata Karyono, kekhawatiran dan keraguan tentang sikap Panglima TNI sudah terjawab di HUT TNI (5/10) kemarin. Keraguan tersebut mulai pudar pada saat Panglima TNI Gatot Nurmantyo menegaskan dalam pidatonya bahwa TNI tetap setia dan loyal kepada Presiden sebagai kepala pemerintahan yang sah.

Penegasan Panglima TNI tersebut seolah menjawab Presiden Jokowi yang menyampaikan pidato lebih dulu.  Presiden Jokowi menegaskan TNI harus menerapkan politik berdasarkan kepentingan negara yang berarti menempatkan loyalitasnya hanya kepada rakyat, NKRI, dan pemerintahan yang sah.

Politik tentara adalah politik negara, politik TNI adalah politik negara dan loyalitas tentara adalah hanya loyalitas untuk kepentingan bangsa dan negara.

"Memang begitulah seharusnya sikap TNI. Sebagaimana Presiden Soekarno berpesan dalam salah satu pidatonya, tentara tidak boleh berpolitik dan jangan sampai diombang-ambingkan oleh kepentingan politik agar negara bisa berdiri tegak," jelas dia.

Karyono berharap HUT Ke-72 TNI menjadi momentum sejarah untuk menegakkan kembali sikap TNI yang tegak lurus mengawal Pancasila, UUD 1945 dan menjaga kedaulatan NKRI bersama-sama dengan seluruh elemen bangsa.

"Secara khusus, kita berharap agar Panglima TNI Gatot Nurmantyo dapat mengambil hikmah dari sejarah TNI dan sejarah bangsa pada umumnya demi masa depan Indonesia sebagaimana yang dicita-citakan," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika