REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan, perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta para menterinya untuk memperhatikan betul kebijakan yang diambil agar tidak membuat kegaduhan di publik, sudah tepat.
Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menilai kegaduhan-kegaduhan yang terjadi selama masa pemerintahan Joko Widodo mengindikasikan kurangnya koordinasi di lingkaran kabinet.
"Ya berarti rapat koordinasinya kurang. Jangan-jangan rapat koordinasinya cuma diwakili eselon 2. Kan harusnya koordinator itu sebelum ada putusan apapun rapat koordinsi dulu," ujar Zulkifli Hasan di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (4/10).
Zulkifli mengatakan ribut-ribut di alam demokrasi adalah sah-sah saja. Asalkan ribut-ribut itu dilakukan dalam konteks diskusi, bukan bertengkar atau berkelahi. Zulkifli mengatakan, yang tidak boleh adalah ribut-ribut tentang hal yang sudah fundamental, seperti masalah suku dan agama.
Ketua Umum PAN ini menilai perintah Jokowi kepada para menterinya untuk tidak membuat kegaduhan adalah hal yang tepat. Jika ada permasalahan, Zulkifli mengingatkan, tidak selayaknya antarmenteri saling menyerang di media massa.
Menurutnya, setiap perbedaan pendapat hendaknya diselesaikan dalam sidang kabinet atau sidang-sidang yang dipimpin menteri koordinator (menko). Zulkifli pun membandingkan dengan masa-masa dia menjadi Menteri Kehutanan era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Ia mengatakan, pada zamannya tidak pernah ada saling serang antarmenteri di media. Zulkifli mengatakan, keberadaan menteri koordinator harus diberdayakan untuk mengatasi perbedaan pendapat antaranggota kabinet.
"Masa sama-sama menteri ribut. Kan anak buah presiden semua, namanya pembantu presiden. Kalau ada masalah selesaikan di dalam. Masa ngomong di koran, ya nggak betul," kata Zulkifli Hasan.
Zulkifli menengarai kegaduhan yang sudah beberapa kali terjadi selama pemerintahan Jokowi ini disebabkan oleh lemahnya koordinasi. Karena itu, Zulkifli meminta agar fungsi koordinasi di tataran menteri Kabinet Kerja Jokowi dioptimalkan.
"Mau impor senjata, rapat koordinasi dulu, semua setuju (baru) oke. Jangan ini impor, ini ribut," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
