REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Psikolog Forensik Reza Indragiri menyatakan DPR punya posisi paling tepat untuk mengatasi kontroversi pembelian senjata, serta kontroversi kehumasan Polri dalam merespons kepemilikan senjata itu, yang gempar di masyarakat. "Semakin relevan tuntutan agar otoritas terkait, seperti DPR misalnya, melakukan audit persenjataan Polri. Bukan sebatas untuk mengetahui jumlahnya. Tapi juga untuk menakar kesesuaiannya dengan visi-misi kebijakan pimpinan Polri," kata dia saat dihubungi Republika.co.id, Ahad (1/10) sore.
Tidak hanya itu, audit juga dilakukan untuk mengukur penggunaan amunisi tersebut. Kemudian audit prosedur pengadaannya seperti apa, prosedur penggunaannya seperti apa, berapa yang dipakai, untuk apa, siapa dan apa sasarannya, akibatnya bagaimana, dan lain sebagainya. Dengan audit berkala seperti itu, dia mengatakan, masyarakat akan punya dasar untuk menyimpulkan, apakah pembelian senjata itu sudah prosedural atau tidak, tepat guna atau tidak, relevan atau tidak, dan menyimpang atau tidak.
Kemudian soal respons Polri yang semula membantah, tetapi kemudian tidak berapa lama mereka mengakui kepemilikan senjata di Bandara Soekarno Hatta, ini juga perlu diurai secepatnya. Penguraian ini harus dilakukan lebih cepat lebih baik, agar Polri tidak dianggap masyarakat telah melakukan pembohongan publik. "Mari kita doakan Polri agar tetap utamanya terpercaya, dalam menciptakan rasa aman masyarakat," Reza mengungkapkan harapannya.
Sebelumnya, kabar mengenai kedatangan senjata api impor dan amunisi melalui pesawat AN 12 dengan maskapai Ukraine Air Alliances ke Bandara Soekarno-Hatta, Jumat (29/9) malam, dibenarkan oleh salah satu petugas penjaga pintu masuk gudang kargo Bandara Soekarno Hatta. Namun, Mabes Polri sempat membantah adanya pengiriman senjata dan amunisi yang diperuntukkan bagi Brimob tersebut. Menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Rikwanto, kabar tersebut tidak benar.
Tetapi, Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto, membenarkan senjata dan amunisi yang tertahan di bandara Soekarno-Hatta adalah milik Polri. Polri bukan kali pertama memesan senjata dan amunisi yang dipesan dari Bulgaria itu. "Bahwa barang yang ada di bandara Soekarno Hatta yang dimaksud oleh rekan-rekan senjata adalah betul milik Polri dan adalah barang yang sah," ujar Setyo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Sabtu (30/9).
Barang tersebut, dijelaskan Setyo, dibeli sesuai dengan prosedur. Mulai dari perencanaan, proses lelang, dan proses berikutnya sampai dengan direview oleh staf Irwasum dan BPKP, sampai dengan pengadaannya oleh pihak ketiga kemudian proses masuk ke Indonesia. Selanjutnya, barang tersebut masuk ke wilayah pabean Bandara Soekarno Hatta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
