REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wacana pembuatan film baru tentang G30S/PKI yang disesuaikan dengan masa kini sempat digulirkan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Menanggapi hal tersebut, putri Jenderal Abdul Haris Nasution, Hendrianti Saharah Nasution, menyatakan ketidaksetujuannya.
"Kalau saya secara pribadi tidak setuju. Karena saya sudah tahu bagaiamana film ini dibuat," ujar Hendrianti di Museum Jenderal Nasution, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (30/9).
Wanita yang akrab disapa Yanti ini menilai, kendati memang harus dibuat film terbaru, harus ditunjukkan di mana letak kesalahan film yang lama secara jelas. "Kalau ada kontroversi harus ada orang yang melihat di mana kontoversi itu. Tapi kita lihat kejadian itu adalah yang sebenarnya," kata Hendrianti.
Ketika dimintai tanggapan soal film baru ini, Yanti --panggilan akrab Hendrianti-- menegaskan pihak yang berwenang harus bisa menjelaskan kepentingannya apa dalam membuat film baru tersebut. Dia menambahkan pihaknya tidak memiliki kewenangan apa-apa terkait pembuatan film terbaru tersebut.
"Kan kita tidak punya kewenangan apa-apa. Tapi rasa tolonglah memikirkan sekali lagi. Kepentingannya apa dan harus bagaimana yang harus di lakukan," kata dia. Yanti berharap agar Jokowi dapat menjelaskan apa alasan keinginan pembuatan film baru tersebut.
Jenderal AH Nasution menjadi salah satu saksi sejarah atas kekerasan PKI pada 1965. Putri Nasution, Ade Irma Suryani, menjadi korban kekerasan PKI itu dan meninggal ketika masih berumur lima tahun tertembak pasukan cakrabirawa yang hendak menangkap dan membunuh Jenderal Nasution.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
