Heboh dan hiruk pikuk di seputar isu “penyelundupan” 5.000 senjata yang dilontarkan oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmatyo untuk sementara sudah mereda. Seperti kata Presiden Jokowi masalahnya sudah selesai. Case closed.
Tak ada yang kehilangan muka. Itu hanya masalah “miss komunikasi.” Begitu juga dengan heboh seputar nonton bareng (Nobar) Film G30S/PKI, bersamaan dengan berlalunya bulan September, isunya secara perlahan juga akan menghilang.
Pada dua isu tersebut banyak pengamat, maupun pegiat dunia maya hanya terfokus pada Jenderal Gatot.
Kalangan yang setuju dan mendukung Gatot, mengelu-elukan, bahkan mendorongnya untuk berkompetisi pada Pilpres 2019 berkompetisi dengan Jokowi. Sementara yang tidak sepakat, mengecam dan mendorong Presiden Jokowi untuk segera memecatnya. Bahkan ada yang memberi julukan sebagai Panglima TNI “terburuk” sepanjang era reformasi.
Banyak yang luput atau mungkin abai bahwa dalam kedua peristiwa tersebut Gatot sesungguhnya bukan aktor utama. Dia hanyalah pembawa pesan.
Jangan lupa Gatot adalah prajurit TNI yang didik loyal kepada pimpinan, dalam hal ini presiden sebagai panglima tertinggi TNI.
Prinsip utama seorang prajurit TNI itu secara tegas pernah dikemukakan Gatot saat membuka Rapat Pimpinan TNI Tahun Anggaran 2016 bahwa loyalitas TNI Tegak Lurus pada presiden.
"TNI bisa hancur jika ikut dalam politik praktis. Ini harus kita jaga agar TNI tidak ikut politik, kecuali politik negara dengan loyalitas tegak lurus pada Presiden Republik Indonesia dengan panglima tertinggi," ujarnya di Aula Gedung Gatot Subroto Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu (16/12).
Dengan prinsip semacam itu bisa diartikan, bahwa apapun yang dilakukan oleh Gatot adalah bentuk sebuah loyalitas yang tegak lurus kepada presiden. Nobar dan isu 5.000 pucuk senjata untuk instansi lain di luar TNI-Polri harusnya bukan dilihat sebagai bentuk perlawanan Gatot terhadap Presiden Jokowi, tapi malah sebaliknya sebagai langkah “pengamanan” untuk Jokowi sebagai Panglima Tertinggi TNI.
Coba perhatikan bagaimana reaksi Jokowi dalam kedua isu tersebut. Semuanya datar dan landai-landai saja.
Soal Nobar Jokowi hanya berkomentar pendek “perlu dibuat versi baru yang sesuai dengan generasi milineal.” Tidak ada pelarangan, apalagi kecaman bahwa film tersebut sebagai propaganda Orde Baru seperti yang dikatakan oleh para politisi PDIP dan para penentang Nobar.
Pada isu 5.000 senjata Jokowi mengatakan masalahnya sudah selesai. Gatot sudah menemuinya di Pangkalan Militer Halim Perdana Kusuma (26/9. "Ya, tadi malam, setelah saya dari Bali, (Panglima TNI) sudah bertemu saya di Halim. Sudah dijelaskan. Saya kira penjelasan dari Menko Polhukam sudah jelas. Saya kira tidak usah saya ulang lagi," ujarnya.
Pilihan tempat bertemu dengan Gatot dan penjelasan dari Jokowi tidak menunjukkan ada sesuatu yang genting, gawat darurat seperti yang digambarkan oleh media, apalagi medsos.
Ekspresi Jokowi ketika menjelaskan hal itu juga tampak datar dan disertai senyum.
Satu hal lagi yang barangkali luput dari perhatian, masalah tersebut “cukup” hanya dihandle oleh Menko Polhukam Wiranto. Biasanya untuk beberapa hal yang dianggap sangat genting, Luhut Panjaitan sebagai orang kepercayaan Jokowi selalu turun tangan.
Ketika suasana jelang Pilkada DKI memanas dan Ahok menyerang Ketua MUI KH Ma’ruf Amin di pengadilan, Luhut turun tangan langsung. Bersama Pangdam Jaya dan Kapolda Metro Jaya, Luhut malam-malam bergegas menemui Ma’ruf Amin di rumahnya. Padahal Luhut menjabat sebagai Menko Maritim, tidak ada urusannya dengan masalah politik.
Begitu juga dengan kasus reklamasi Pantai Utara Jakarta, Luhut menyatakan “pasang badan” menghadapi para penentang. Kebetulan dalam kasus reklamasi posisinya sebagai Menko Maritim memang nyambung. Pada kasus Nobar dan isu 5.000 senjata tidak satupun kata yang muncul dari Luhut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
