Rabu 27 Sep 2017 22:46 WIB

Bali Antisipasi Sekolah Anak Pengungsi Gunung Agung

Sebuah perahu nelayan melintas dengan latar belakang Gunung Agung saat matahari terbenam di pantai Senggigi, Kecamatan Batulayar, Lombok Barat, NTB, Rabu (27/9).
Foto: Antara/Ahmad Subaidi
Sebuah perahu nelayan melintas dengan latar belakang Gunung Agung saat matahari terbenam di pantai Senggigi, Kecamatan Batulayar, Lombok Barat, NTB, Rabu (27/9).

REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Pemerintah Provinsi Bali melakukan sejumlah upaya antisipasi agar anak-anak yang mengungsi terkait siaga darurat Gunung Agung, Kabupaten Karangasem, tidak sampai putus sekolah. "Pemprov Bali melalui Dinas Pendidikan Provinsi Bali pada 22 September telah mengeluarkan Surat Edaran yang ditujukan kepada kepala sekolah pada wilayah KRB (kawasan rawan bencana), kepala sekolah di luar KRB, Dinas Pendidikan serta UPT Disdik di kabupaten/kota," kata Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali Dewa Gede Mahendra Putra, di Denpasar, Rabu (27/9).

Dalam surat edaran itu, kepala sekolah beserta seluruh jajarannya diminta mendata peserta didik yang sudah mengungsi dan yang kemungkinan akan mengungsi, termasuk lokasi tujuan mereka mengungsi. Selain itu, kepala sekolah dan jajarannya juga diminta melakukan persiapan penyelamatan dan pengamanan dokumen penting dan aset sekolah.

Selain tu juga memberi petunjuk, pengarahan dan bimbingan terkait terkait kewaspadaan dan tanggap bencana sehingga peserta didik selalu waspada, tenang dan siap menghadapi situasi dan kondisi terkait dengan aktivitas Gunung Agung selanjutnya. Sementara sekolah yang lokasinya di luar KRB diminta berperan aktif dalam penanganan bencana yang diakibatkan peningkatan aktivitas Gunung Agung. Mereka diminta mendata siswa yang mengungsi di lingkungan sekolah masing-masing dan memfasilitasi anak pengungsi agar mendapatkan kelanjutan pendidikan sesuai dengan jenjangnya.

"Intinya, siswa dari warga yang mengungsi wajib diterima di sekolah terdekat dari tempat pengungsian, baik di sekolah negeri maupun swasta," ujarnya.

Pada prinsipnya, ujar Dewa Mahendra, sejauh ini upaya menjamin keberlanjutan pendidikan bagi anak pengungsi telah berjalan cukup baik. Ia mengapresiasi sikap proaktif yang ditunjukkan Dinas Pendidikan dan kepala sekolah jenjang SD,SMP hingga SMA/SMK di kabupaten/kota.

Setelah memastikan seluruh siswa pengungsi mendapat tempat belajar, langkah selanjutnya adalah memenuhi kebutuhan sekolah mereka seperti buku, seragam dan lainnya. "Tahap pertama, yang penting mereka masuk dulu dan tak ada yang tercecer," ucapnya.

Menurut dia, saat ini Dinas Pendidikan Provinsi Bali terus melakukan pendataan siswa yang berada di pengungsian. Hingga Selasa (26/9), jumlah siswa jenjang SD,SMP, SMA/SMK dan SLB yang berhasil didata sejumlah 5.076 orang siswa.

"Mereka tersebar di sembilan kabupaten/kota di Bali dan sebagian besar sudah mengikuti pendidikan di sekolah dekat pengungsian. Jumlah ini diperkirakan masih fluktuatif mengingat pendataan masih terus dilakukan, khususnya pengungsi mandiri yang tinggal di rumah sanak saudara mereka," katanya.

Untuk sinkronisasi dan validasi data, dalam waktu dekat Disdik Bali akan menggelar rakor dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-Bali. "Kami berharap agar masyarakat ikut proaktif memfaslitasi anak pengungsi untuk kembali bersekolah," ucapnya.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement