REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia (Rakorpusda) menyepakati beberapa hal penting khususnya untuk wilayah Jawa Barat (Jabar). Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo mengatakan rakor tersebut mencermati kesenjangan ekonomi yang masih menjadi salah satu tantangan terutama bagian selatan dan utara Jabar.
Salah satu kesepakatan dalam rakor yang diinisiasi BI dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Kemaritiman) itu mengenai percepatan pembangunan infrastruktur Jabar. "Pembangunan infrastruktur ini akan mendukung tumbuhnya sektor-sektor ekonomi potensial," kata Agus di Bandung, Rabu (27/9).
Agus menjelaskan ada beberapa proyek infrastruktur yang menjadi prioritas untuk segera dipercepat di Jabar. Konektivitas jalan darat, kata dia, yang menghubungkan Utara-Selatan dan Timur-Barat wilayah Jabar antara lain Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu), Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi), Jalan Tol Cileunyi-Garut-Tasikmalaya (Cigatas), dan Jalur Lintas Pantai Selatan (Pansela), akses jalan kawasan-kawasan industri di Jawa Barat bagian Utara, jalan tol dari Cipali ke Patimban, dan pembangunan Bandung Intra Urban Toll Road.
Tak hanya itu, akses transportasi kereta, pelabuhan, dan bandara di Jabar juga menjadi salah satu yang akan diprioritaskan. "Untuk kereta itu ada jalur kereta api double track Bogor-Sukabumi, Bandara Internasional Jawa Barat-Kertajati yang juga sebagai pusat logistik, dan Pelabuhan Patimban," jelas Agus.
Selain infrastruktur transportasi, pembangunan waduk Jatigede, Leuwikeris, Kuningan, Karian, dan Sindangheula juga akan menjadi target pembangunan infrastruktur di Jabar. Begitu juga dengan ketersediaan air baku untuk air bersih dan air minum melalui optimalisasi pemanfaatan sungai Citarum. PLTU Lontar dan PLTU Suralaya juga nantinya akan disertai dukungan pengembangan Transmision High Voltage Direct Current.
Agus menilai, semua upaya rencana pembangunan infrastruktur tersebut tidak hanya membutuhkan peran pemerintah saja. "Pengembangan sektor ekonomi potensial juga memerlukan adanya keselarasan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan peningkatan peran proaktif dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk memperbaiki infrastruktur di daerah," ungkap Agus.
Untuk itu ia memastikan, hal tersebut dilakukan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas jalan kabupaten atau kota. Agus mengatakan, optimalisasi pemanfaatan dana desa untuk pembangunan infrastruktur dan sarana desa juga perlu dilakukan. Begitu juga dengan pengembangan dan pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan perbaikan infrastruktur kunci lain yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
