REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo harus mengklarifikasi terkait pernyataannya bahwa ada pembelian 5.000 senjata oleh sebuah institusi, karena harus berdasarkan data pendukung yang kuat.
"Jumlah 5.000 itu angka yang signifikan, kalau Panglima TNI berbicara seperti itu harus ada data pendukung yang kuat bukan hanya sekadar bicara," kata Fadli di Gedung Nusantara III, Jakarta, Senin (25/9).
Dia mengatakan klarifikasi itu terkait dengan institusi yang disebutkan oleh Panglima TNI namun yang bersangkutan tidak mau menyebutkannya. Fadli menjelaskan pengadaan persenjataan sudah ada aturannya, siapa yang berhak dan jenisnya pun harus disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan tertentu.
"Ini perlu diklarifikasi terkait dengan yang dikatakan Pak Wiranto yaitu adanya miskomunikasi sehingga harus didudukkan terlebih dahulu," ujarnya.
Fadli Zon mengatakan jangan sampai ada spekulasi macam-macam dan jangan sampai muncul dugaan ada pihak yang mempersenjatai diri. Selain itu, Fadli menjelaskan dirinya mendengar bahwa penjelasan Panglima TNI itu bukan diumumkan kepada publik namun diungkapkan pada pertemuan tertutup yang dihadiri purnawirawan TNI.
"Jadi saya melihat itu pembicaraan masih pembicaraan internal bukan ada konferensi pers, itu yang saya baca dari pernyataan Panglima TNI," katanya.
Sebelumnya, dalam rekaman yang beredar, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyebut adanya institusi tertentu yang akan mendatangkan 5.000 senjata secara ilegal dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hal itu dikatakan Panglima dalam acara silaturahim TNI dengan purnawirawan di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Jumat (22/9). Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto mengungkapkan, ada komunikasi yang belum tuntas antara TNI, Badan Intelijen Negara, dan Kepolisian Indonesia.
Wiranto mengatakan informasi dari Panglima TNI tentang adanya instansi di luar TNI dan Kepolisian Indonesia yang akan membeli 5000 senjata standar TNI tidak pada tempatnya dikaitkan dengan eskalasi kondisi keamanan saat ini.
Dia menjelaskan dikonfirmasi kepada Panglima TNI, Kepala Kepolisian Indonesia, Kepala BIN, dan instansi terkait, terdapat pengadaan 500 pucuk senjata laras pendek buatan PT Pindad oleh BIN untuk keperluan pendidikan intelijen dan bukan senjata standar militer.
Ikuti Whatsapp Channel Republika