REPUBLIKA.CO.ID, AMLAPURA -- Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengimbau para pengungsi yang jumlah kelompoknya kurang dari 200 jiwa, agar bergabung dengan pengungsi lainnya pada pos pengungsian yang sudah ditentukan pemerintah. Imbauan itu dikeluarkan Pastika setelah ditetapkannya status Awas, Gunung Agung.
"Hal ini akan mempermudah dalam penyaluran bantuan, baik makanan, kesehatan maupun bantuan lain yang dibutuhkan," kata Pastika saat berkeliling ke sejumlah pos pengungsian di Amlapura, Karangasem, Sabtu (23/9).
Menurut dia, banyaknya titik-titik pengungsian, menimbulkan kesulitan bagi petugas untuk mendata keberadaan mereka. Oleh karena itu, kelompok pengungsi yang jumlahnya kurang dari 200 jiwa agar segera bergabung ke pos-pos pengungsian yang sudah ditentukan pemerintah. Seperti di GOR Sweca Pura di Kabupaten Klungkung, Pos Pengungsian di Rendang dan Sidemen, Ulakan, di Kabupaten Karangasem, serta Pos Pengungsian di Desa Les dan Tembok di Kabupaten Buleleng.
Sampai dengan Sabtu (23/9) pukul 12.00 Wita, jumlah pengungsi yang sudah terdata mencapai 15.124 jiwa yang tersebar di 126 titik di seluruh kabupaten/kota di Bali. Lokasi pengungsian baik di pos-pos pengungsian yang telah ditetapkan pemerintah maupun balai-balai desa, lapangan, maupun di rumah-rumah penduduk yang dianggap aman.
Orang nomor satu di Bali itu juga memerintahkan agar dapur umum yang semula berlokasi di Pelabuhan Tanah Ampo agar segera dipindahkan ke Pos Pengungsian di Rendang. Pastika dan rombongan juga berkesempatan mendatangi para pengungsi di UPT Pertanian Rendang yang mengalami kepanikan akibat adanya oknum yang tidak bertanggung jawab yang menginstruksikan masyarakat untuk segera pindah karena lokasi pengungsian rawan bencana.
Menanggapi hal tersebut, dia meminta masyarakat untuk tenang, jangan panik dan jangan mudah percaya pada oknum yang tidak dikenal. "Masyarakat kami harapkan waspada terhadap informasi yang tidak benar dan mendengarkan dengan baik instruksi dari para camat maupun kepala desa," ucap Pastika.
Ikuti Whatsapp Channel Republika