Jumat 22 Sep 2017 09:56 WIB

Ini Solusi Khofifah Atasi Kemiskinan Perdesaan di Jatim

Rep: Dadang Kurnia/ Red: Ratna Puspita
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa
Foto: ROL/Abdul Kodir
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa

REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan kemiskinan di perdesaan Jawa Timur tertinggi di antara provinsi lain se-Indonesia dalam kurun waktu yang cukup lama. Menurutnya, persoalan ini butuh solusi strategis dan komprehensif agar dapat ditemukan format percepatan kesejahteraan secara terukur. 

"Ini potret valid yang dilakukan Badan Pusat Statistik setiap enam bulan sekali. Khusus kemiskinan di perdesaan tertinggi adalah Jawa Timur dan kedua adalah Jawa Tengah. Tapi, rentang jarak keduanya sangat jauh," kata Khofifah seperti tertulis dalam siaran pers yang diterima Republika, Jumat (22/9).

Khofifah memaparkan, untuk mengatasi tingginya angka kemiskinan perdesaan di Jawa Timur, salah satu solusi yang bisa ditempuh adalah dengan maksimalisasi dana desa yang dikucurkan pemerintah. Kemudian, program perlindungan sosial antara lain Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan, Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan sebagainya. 

"Memang harus ada pemetaan yang komprehensif mencakup kearifan lokal didalamnya. Dengan begitu pemanfaatan dana desa bisa lebih maksimal dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa," ucap Khofifah. 

Khofifah membeberkan, besaran alokasi dana desa yang digulirkan pemerintah terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2015, dana yang dikucurkan Rp 20 triliun, tahun lalu Rp 47 triliun, dan tahun ini Rp 60 triliun. 

Jika ini disinergikan dengan bansos lainnya maka akan sangat signifikan menurunkan kemiskinan perdesaan. "Artinya, ini adalah kesempatan untuk meningkatkan percepatan kesejahteraan untuk penduduk di desa, khususnya Jawa Timur," ucap Khofifah. 

Khofifah menambahkan, dana desa dapat digunakan untuk membangun sentra-sentra pertumbuhan perekonomian warga di desa. Selain infrastruktur seperti jalan dan jembatan, dana tersebut bisa digulirkan melalui kelompok-kelompok usaha ekonomi kreatif khususnya melalui BumDes yang sudah di nisiasi oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. 

"Jika tahun pertama dan kedua lebih kepada infrastruktur maka di tahun ketiga lebih diarahkan pada pertumbuhan sentra perekonomian. Saat ini kan sudah mulai banyak berdiri BumDes-BumDes," kata Khofifah. 

Setelahnya, lanjut Khofifah, perguruan tinggi bisa mengambil peran dalam memberikan pendampingan manajemen dan pengelolaan usaha tersebut. Kemudian, para pengusaha di tingkat lokal dapat membantu membukakan akses pasar.

"Kalau mereka produktif, kualitas kontrolnya dijaga, marketnya diberi akses, saya rasa pertumbuhan ekonomi akan memberikan percepatan kesejahteraan masyarakat di desa," terang Khofifah. 

Selain angka kemiskinan perdesaan, Khofifah juga menyebutkan angka kemiskinan perkotaan. Menurut dia, angka kemiskinan perkotaan tertinggi ditempati Provinsi Jawa Barat dan disusul oleh Jawa Tengah di peringkat kedua. Jawa Tengah, menurutnya, relatif seimbang antara kemiskinan di perdesaan maupun perkotaan. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement