REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal DPR Ahcmad Djuned meluruskan informasi yang menyebutkan Gedung Nusantara 1 DPR mengalami kemiringan tujuh derajat. Hal ini berkaitan rencana penataan Komplek Parlemen yang didalamnya juga termasuk pembangunan gedung baru DPR.
Namun, ia menyebutkan Gedung Nusantara 1 DPR memang telah melebihi kapasitas dari peruntukannya saat itu sekitar delapan ratus orang dan kini sudah kurang lebih lima ribu orang. Pasca gempa 2009, pihak Kesetjenan DPR juga berkirim surat kepada Kementerian Pekerjaan Umum.
"Tapi hasil audit struktur Gedung DPR, tidak ada kemiringan vertikal, kemarin ada isu kemiringan, kami sudah dapatkan hasil audit Gedung DPR tidak ada kemiringan arah vertikal," ujar Djuned dalam seminar terkait rencana pengembangan penataan kawasan parlemen di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (20/9).
Ia mengatakan, hasil audit menunjukkan terjadi retak geser pada balok induk dengan balok anak yang terhubung pada lantai enam hingga lantai 24. "Lantai 6 sampai 23 ada retak geser. Tapi atas dasar yang direkomendasikaj injeksi. Kami lakukan injeksi dengan bahan-bahan dan pada celah-celah. Alhamdulillah kesimpulannya indikasi keretakan bisa diperbaiki," ujar Djuned.
Kendati retak telah diatasi, namun menurut Djuned untuk mencegah kerusakan lebih lanjut maka ada pembatasan beban di tiap meter persegi tidak lebih dari 200 kilogram, karena kapasitas gedung yang juga sudah sangat berlebih.
Hal ini kata Djuned, juga merupakan rekomendasi dari KemenPU pada tahun 2011 bersamaan dengan injeksi-injeksi yang dilakukan pada 2009. Namun katanya masih ada beberapa yang belum selesai. Karenanya, dengan adanya keretakan dan pembebanan yang over, Kesetjenan DPR berencana melakukan pembangunan gedung baru DPR.
"Kami berkeinginan melakukan pembangunan gedung. Oleh karenanya, pembangunan ini sudah kita rencanakan," ujar Djuned.
Sebelumnya, pembangunan gedung tahap awal rencananya akan menelan biaya sekitar Rp 320, 44 miliar dari anggaran yang diajukan DPR untuk tahun 2018 yakni Rp 5,7 Triliun. Ia juga mengungkap pembangunan gedung bersifat multiyears. Bersamaan itu DPT juga hendak membangun alun-alun demokrasi dengan anggaran sebesar Rp 280 miliar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
