REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON -- Para raja, sultan, pangeran, dan ratu se-Nusantara memberikan tujuh rekomendasi hasil Musyawarah Agung Festival Keraton Nusantara (FKN) XI di Keraton Kasepuhan Cirebon, kepada Presiden Joko Widodo. Rekomendasi tersebut dibacakan oleh Sultan Sepuh XIV, PRA Arief Natadiningrat, saat penutupan FKN XI di Taman Goa sunyaragi, Kota Cirebon, Senin (18/9) malam.
Adapun tujuh rekomendasi itu, pertama, Festival Keraton Nusantara yang diselenggarakan pertama kali tahun 1995 di Solo bersama pemerintah dan keraton se-Nusantara perlu terus dilanjutkan dan dioptimalkan. Hal itu karena sangat baik untuk menjalin silaturahim dan persatuan antarkeraton serta dapat melestarikan dan memajukan kebudayaan nasional dan pariwisata Indonesia.
Kedua, keraton se-Nusantara bertekad menjaga keutuhan NKRI dengan melestarikan dan memasyarakatkan nilai-nilai luhur Pancasila yang terdapat dalam pembukaan UUD RI tahun 1945.
Ketiga, Indonesia merupakan masyarakat agraris yang terdiri dari nelayan dan petani yang perlu ditingkatkan kesejahteraanya, dengan mengoptimalkan tanah keraton dan lahan tidur untuk mencapai swasembada pangan dan ketahanan pangan nasional.
Keempat, dua pertiga luas Indonesia adalah lautan yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Karenanya, keraton se-Nusantara bersama pemerintah perlu meningkatkan budaya maritim sebagai jati diri bangsa Indonesia yang berwawasan nusantara.
Kelima, pendapatan negara dari sektor migas terus menurun sehingga keraton se-Nusantara perlu meningkatkan pendapatan negara dari sektor migas dengan mengoptimalkan pendapatan negara dari sektor kebudayaan dan pariwisata.
Keenam, kebudayaan Indonesia yang BhinekaTunggal Ika merupakan yang diamanatkan oleh UUD 1945 untuk dilestarikan dan dimajukan. Karenanya, perlu ditingkatkan anggaran kebudayaan minimal sebesar dua persen dari APBN dan APBD.
Ketujuh, sultan dan raja se-Nusantara merupakan pemimpin kebudayaan dan penjaga keutuhan NKRI di daerah perlu peran aktif dengan masuk dalam forum koordinasi pimpinan daerah.
"Demikian, rekomendasi Musyawarah Agung sultan dan raja se-Nusantara dengan harapan presiden berkenan untuk menerima dan menindaklanjuti," kata Sultan Sepuh.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo yang mendengarkan rekomendasi itu, mengaku belum bisa langsung menjawabnya. Dia mengatakan, akan membahasnya terlebih dulu di Istana Negara.
''Kalau tidak bulan ini ya bulan depan. Kalau tidak bulan depan ya bulan depannya lagi. Maksimal November. Sehingga, rekomendasi itu mana yang bisa dijalankan, nanti kita bicarakan di istana Jakarta saja,'' ucap Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika