REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI -- Kalangan mahasiswa Muhammadiyah di Kota Sukabumi meminta pemerintah Indonesia memimpin diplomasi dalam menghentikan kejahatan kemanusiaan di Rohingya, Myanmar. Upaya ini dilakukan untuk menekan pemerintah Myanmar agar tidak lagi melakukan kejahatan kemanusiaan kepada etnis Rohingya.
Para mahasiswa Muhammadiyah ini menyuarakan aspirasinya dengan mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sukabumi Jumat (8/9). Mereka berasal dari Aliansi Mahasiswa Muhammadiyah Sukabumi yang terdiri atas Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan BEM Univeristas Muhammadiyah Sukabumi.
"Kami mendesak pemerintah agar tidak hanya melakukan pencitraan dengan diplomasinya," ujar Ketua Umum IMM Sukabumi Endi Riana Irmansyah dalam pernyataan sikapnya. Melainkan lanjut dia Indonesia harus memimpin diplomasi dengan mengajak negara di dunia untuk peduli terhadap Rohingya.
Selain itu kata Endi, pemerintah Indonesia dan negara ASEAN agar membuka pintu perbatasan dan tempat pengungsian bagi etnis Rohingya. Upaya lainnya kata dia yakni melakuka aksi nyata green Friday atau bantuan dan teriakan pembelaan untuk memberikan nafas kehidupan bagi warga Rohingya.
Presiden BEM Universitas Muhammadiyah Sukabumi Indra Lesmana Sidik menambahkan, mahasiswa juga meminta agar pemerintah mengusir Dubes Myanmar di Indonesia. Langkah ini kata dia sebagai aksi protes atas genosida etnis Rohingya.
"Mahasiswa juga mendesak penyelenggara pemberi nobel perdamaian agar mencabut penghargaan kepada Aung San Suu Kyi," ujar Indra. Hal ini kata dia dikarenakan sosok tersebut mengabaikan adanya kejahatan kemanusiaan di negaranya sendiri.
Ketua Komisi I DPRD Kota Sukabumi Faisal Anwar yang menerima perwakilan mahasiswa mengatakan, asipirasi dari mahasiswa ini telah disampaikan langsung ke sekretariat DPR RI di Jakarta melalui sambungan faksimile. "Kalangan dewan juga mendukung aspirasi mahasiswa terkait Rohingya," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
