REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menyetujui skema pembiayaan proyek pembangunan kereta cepat masal (mass rapid transit/MRT) fase dua yakni rute Bundaran HI-Kampung Bandan.
"Kami sudah setuju untuk skema pembiayaan pembangunan MRT fase dua. Kami juga menyetujui penambahan dana untuk pembangunan MRT fase satu (Lebak Bulus-Bundaran HI)," kata Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana di Jakarta, Senin (28/8).
Menurutnya, kesepakatan untuk membiayai pembangunan MRT Fase 2 itu diputuskan setelah digelar rapat bersama dengan PT MRT Jakarta. Diharapkan, nantinya Kota Jakarta akan memiliki banyak moda transportasi yang saling terintegrasi satu sama lain.
"Kami optimis bahwa PT MRT Jakarta akan mampu melaksanakan pembangunan moda transportasi MRT secara profesional, transparan dan selesai tepat pada waktu yang sudah ditargetkan," ujar Triwisaksana.
Dalam pertemuan bersama dengan pihak MRT Jakarta, dia menuturkan telah dibahas mengenai biaya konstruksi MRT Fase 1 sebesar Rp1 triliun per kilometer, sedangkan Fase 2 mencapai Rp2,7 triliun per kilometer.
"Biaya pembangunan MRT Fase 2 jauh lebih mahal karena konstruksinya juga lebih sulit, yaitu di bawah Kali Hayam Wuruk, Gajah Mada, Kota Tua dan seterusnya. Jadi, dana yang dibutuhkan lebih banyak," tutur Triwisaksana.
Dia mengungkapkan besaran nilai pembiayaan MRT Fase 2 yang disetujui mencapai Rp22,5 triliun. Sedangkan tambahan pembiayaan untuk pembangunan MRT Fase 1 sebesar Rp2,5 triliun.
Dia menambahkan dalam pertemuan tersebut, kedua pihak juga melakukan pembahasan terkait komitmen atau rencana pembangunan perumahan rakyat di koridor MRT.
"Dengan dibangunnya perumahan rakyat di koridor MRT, maka MRT tidak hanya dinikmati oleh masyarakat menengah keatas, mengingat tarifnya sekitar Rp13.000 sampai Rp15.000," tambah Triwisaksana.
Terakhir, dia pun meminta agar kedepannya, MRT dapat terintegrasi dengan moda transportasi masal lain yang ada di ibukota, diantaranya Transjakarta, Light Rail Transit (LRT) dan Kereta Commuter Line.
Ikuti Whatsapp Channel Republika