REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang (OSO) menyatakan mendukung usulan Presiden ketiga Republik Indonesia BJ Habibie agar Indonesia menghidupkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pengawal pembangunan nasional yang berkelanjutan.
"Usulan Pak Habibie itu bagus. Kami sangat mendukung," kata Oesman Sapta di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu.
Menurut Oesman, sebagai ketua DPD RI dirinya melihat gagasan BJ Habibie agar menghidupkan GBHN sebagai panduan arah pembangunan nasional yang merupakan induk dari Garis Besar Haluan Daerah (GBHD) adalah sangat tepat, karena Indonesia menerapkan kebijakan otonomi daerah.
Anggota DPD RI, kata dia, juga merupakan perwakilan daerah yakni mewakili seluruh provinsi di Indonesia.
"GBHD itu harus sesuai dengan amanat rakyat daerah, karena setiap daerah di Indonesia memiliki kearifan lokal berbeda-beda," katanya.
Anggota DPD RI dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Adrianus Garu, menambahkan, GBHD hendaknya melindungi, melestarikan dan mengembangkan kearifan dan sesuai amanat rakyat di daerah.
Kalau GBHD, kata dia, dibuat berdasarkan kedekatan dengan pejabat pusat, maka aspirasi yang diakomodasi oleh Pemerintah Pusat adalah yang berasal dari orang-orang tertentu, bukan berdasarkan aspirasi masyarakat yang dijaring melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tingkat daerah itu sendiri.
"Sering terjadi seseorang dari daerah yang membawa proposal ke pusat ditindaklanjuti, sedangkan aspirasi daerah yang diputuskan melalui Musrenbang diabaikan," katanya.
Sebelumnya, Presiden ketiga Republik Indonesia, BJ Habibie menegaskan, Indonesia perlu memiliki GBHN agar arah pembangunan nasional fokus dan berkesinambungan.
"Arah pembangunan nasional berdasarkan pada kemauan politik Pemerintah. Adanya GBHN berisi perencanaan pembangunan nasional jangka panjang, maka pada pergantian pemerintahan arah pembangunan tetap berkesinambungan," kata BJ Habibie di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (22/8)
Ikuti Whatsapp Channel Republika
