REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Dewan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur menggelar acara ‘Halaqah Kebangsaan’ di Kantor DPW Muhammadiyah Jatim, Jalan Kertomenanggal, Surabaya, Jawa Timur, yang berlangsung hingga Rabu (16/8) dini hari. Kegiatan yang juga menghadirkan Menteri Sosial (Mensos), Khofifah Indar Parawansa itu antara lain menyoroti masalah tingginya kesenjangan ekonomi di Jatim.
Ketua Pengurus Wilayah Pemuda Muhammadiyah Jatim Mukayat Al Amin mengatakan acara diskusi ‘Halaqah Kebangsaan’ digelar dengan mengundang Mensos Khofifah memang untuk mendapat masukan terkait dinamika politik jelang Pemilihan Kepala Daerah Jatim 2018.
"Karena persoalan utama Jatim menurut kaca mata Pemuda Muhammadiyah adalah disparitas yang menyebabkan tingkat kemiskinan dan buta huruf di Jatim tinggi. Ke depan, kami ingin membangun Jatim lebih berdaya dan unggul," katanya, menegaskan.
Atas kenyataan itu, Wakil Ketua Pengurus Wilayah Muhammadiyah Jatim Prof Zainuddin Maliki menilai Provinsi Jatim benar-benar membutuhkan sosok pemimpin yang bisa mengatasi ketimpangan ekonomi tersebut.
Menurut dia, tingginya kesenjangan ekonomi di Jatim terbukti dari 47 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jatim yang hanya ditopang oleh empat perkotaan. Antara lain Surabaya, Sidoarjo, Gresik, dan Kediri.
"Karena itu tugas pemimpin Jatim ke depan adalah memeratakan PDRB di semua kabupaten/kota di Jatim. Saya berharap majunya perekonomian Jatim jangan di tempat-tempat tertentu saja, melainkan harus di seluruh Jatim," jelasnya.
Sementara itu, saat menjadi pembicara, Mensos mengungkapkan angka kemiskinan perdesaan di Jatim dari tahun ke tahun selalu berada di peringkat nomor satu se-Indonesia. Menurut dia , tingginya angka kemiskinan pedesaan di Jatim itu karena para petani sudah banyak yang tidak lagi memiliki lahan sendiri.
Sebagian besar petani di Jatim adalah buruh tani dengan lahan kurang dari 0,3 hektare. “Itulah antara lain yang membuat dari tahun ke tahun angka kemiskinan perdesaan di Jatim istiqomah tertinggi dan nomor satu se-Indonesia,” kata Mensos.
Lebih lanjut Mensos memaparkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebut kenaikan garis kemiskinan Jatim di pedesaan selalu lebih tinggi dibanding perkotaan. Pada periode September 2014 hingga Maret 2015 tercatat garis kemiskinan di perdesaan Jatim naik sebesar 6,49 persen, sedangkan di perkotaan hanya naik 3,93 persen.
Ditambahkan, sepanjang periode September 2016 hingga Maret 2017, penduduk miskin di Jatim hanya menurun 0,01 persen. "Masalah lain yang menjadi tantangan bagi provinsi ini adalah terkait lebarnya jurang antara si kaya dan si miskin," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
