REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Komunikasi Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Umaimah Wahid menyayangkan pernyataan politikus Nasdem, Viktor Laiskodat yang memperlihatkan komunikasi buruk antarpartai politik.
Menurut dosen Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi UIN Jakarta ini, pernyataan Viktor tersebut menambah ketidaknyamanan politik di tanah air, yang masih panas akibat Pilkada DKI.
Kalaupun politikus Nasdem ini ingin menyampaikan fakta yang ada, ia menyarankan semestinya didukung dengan data, karena yang disampaikan itu isu sensitif dan krusial. "Jangan sampai menambah ketidaknyaman dalam berbangsa dan bernegara," ungkapnya kepada Republika.co.id, Jumat (4/7).
Menurutnya apabila perkataan politisi Nasdem ini dikaji secara substansi, mengaitkan kecenderungan partai dengan agama Islam adalah hak masing-masing. Namun yang sangat ia sayangkan adalah kesimpulan Viktor Laiskodat seolah ketika Islam berkuasa akan memaksa praktik Islam ke pemeluk agama lain.
"Secara substansi, Islam sangat melarang untuk memaksakan ketentuan Islam kepada pemeluk agama lain," tegasnya. "Islam dan Umat Islam adalah penggerak dan konstributor utama kemerdekaan Indonesia," katanya menambahkan.
Sebagai sesama anak bangsa, Umaimah menyarankan harusnya politisi Nasdem ini mencari solusi atas isu-isu krusial saat ini. Bukan sebaliknya. Menuduh Islam dengan perkataan yang tidak tepat, akan menimbulkan konsekuensi.
Sebagai negara hukum, jika ada pihak yang tidak memenuhi ketentuan ideologi pancasila, jalur hukum lebih bermartabat. Daripada saling melempar pernyataan-pernyataan yang menimbulkan keriuhan baru.
Dalam video itu, Viktor menyinggung soal kelompok intoleran dan upaya mendirikan khilafah. Menurutnya, dalam gerakan khilafah semua wajib shalat dan tak ada perbedaan.
"Mengerti dengan khilafah? Semua wajib shalat. Semua lagi yang di gereja, mengerti? Mengerti? Negara khilafah tidak boleh ada perbedaan, semua harus shalat."
"Saya tidak provokasi, nanti orang Timur (tak jelas) tumbuh nanti, nanti negara hilang kita bunuh pertama mereka sebelum kita dibunuh. Ingat dulu PKI 1965? Mereka tidak berhasil kita yang eksekusi mereka."
Ikuti Whatsapp Channel Republika
