REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pidato yang diduga Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) DPR Viktor Laiskodat di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) mendapat kecaman keras dari Gerindra. Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra DKI Muhamad Taufik menilai, ucapan yang disampaikan Viktor sangat memalukan.
Partai Gerindra geram atas pernyataan politikus NasDem itu, lantaran menuding partai pimpinan Prabowo Subianto intoleran dan ingin mendirikan negara khilafah. Dasar yang digunakan Viktor hanya lantaran Gerindra sebagai salah satu partai penolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Ormas.
"Tentu ini sangat provokatif. Viktor nanti saya kasih AD/ART Gerindra. Kami sangat demokratis dan menjaga kesatuan serta persatuan NKRI," kata Taufik dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Jumat (4/8).
Wakil Ketua DPRD DKI itu menyatakan, tuduhan itu sangat tidak berdasar dan keji. Sebab, tuduhan terhadap Gerindra yang tidak mendukung Perppu Pembubaran Ormas radikal sehingga harus 'dibunuh' di NTT adalah upaya sistematis dari kekuatan politik tertentu untuk menghancurkan kredibilitas Gerindra.
"Cara-cara Viktor untuk memenangkan Pemilu atau pilkada sangat tak beradab. Itu sama saja memancing konflik," ujar dia.
Menurutnya, tuduhan tersebut sangat tak pantas karena Viktor merupakan Ketua Fraksi NasDem di DPR RI. Baginya, ini cukup melukai kader partai berlambang burung garuda itu.
Taufik menegaskan, Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bineka Tunggal Ika adalah harga mati bagi Gerindra. Karena itu, ini menjadi panggilan sejarah untuk terus mengawal Pancasila, NKRI, kebinekaan dan melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen sebagai hukum negara tertinggi. "Ketua umum kami sangat Pancasila dan menjaga NKRI tidak perlu diragukan. Tudahan Viktor sangat menyakiti," katanya.
Sebelumnya, video berdurasi dua menit lima detik yang berisi pidato diduga Viktor Laiskodat viral di media sosial. Dalam video tersebut, ia menyebut Partai Gerindra, PKS, PAN dan Demokrat sebagai partai yang mendukung berdirinya negara khilafah. Dia meminta masyarakat tak memilih calon kepala daerah maupun anggota DPR dari keempat partai tersebut.
Ketua DPP Partai Demokrat Benny K Harman juga melayangkan protes terhadap Viktor. Dia menilai, tuduhan bahwa Demokrat adalah salah satu parpol yang tidak mendukung Perppu pembubaran ormas radikal sehingga harus 'dibunuh' di NTT adalah upaya sistematis dari kekuatan politik tertentu untuk menghancurkan kredibilitas Demokrat di NTT. "Tuduhan tak berdasar dan keji tersebut tak pantas keluar dari seorang tokoh sekelas Viktor Laiskodat," ujar Benny.
Ikuti Whatsapp Channel Republika