REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jaksa Agung HM Prasetyo mengklaim selama ini Kejaksaan Agung selalu melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pegawai kejaksaan yang 'bandel'. Bahkan, menurut dia, tak sedikit oknum kejaksaan yang ditindak kejaksaan sendiri atas pelanggarannya.

"Pengawasan yang melekat ada, pengawasan fungsional juga ada. Ini untuk semua. Sistem kita sudah jalan. Kita punya SOP. Makanya yang nangkep itu bukan hanya KPK, kejaksaan juga sering menindak, menangkap mereka kalau salah," tutur dia saat dikonfirmasi Republika.co.id, Kamis (3/8).

Meski pengawasan selalu berjalan, diakui Prasetyo, pada akhirnya tetap kembali ke diri masing-masing. Jika masih ada oknum kejaksaan yang melakukan pelanggaran, itu menjadi urusan atau tanggung jawab personal. Karena itu, dia berharap masyarakat tidak menggeneralisasi bahwa semua pejabat kejaksaan itu korup.

"Tapi yang lebih penting jangan digeneralisir. Masih jauh lebih banyak jaksa yang baik. Jaksa kita banyak, 10 ribu lebih," ucap dia.

Diberitakan sebeumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, Rabu (2/8) kemarin. Dalam OTT ini, salah satu yang tertangkap adalah Kajari Pamekasan Rudi Indra Prasetya. Rudi pun telah ditetapkan sebagai tersangka.

Rudi sebagai penerima disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 hurif b atau pasal 11 UUno 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001.

Ikuti Whatsapp Channel Republika