REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi Buruh Bersatu Nasional (KSBN) mencabut dukungan terhadap Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto pada Pemilu 2019. Ini merupakan buntut dari pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono, yang menyamakan PDIP dengan PKI.
Arief kini dipolisikan oleh organisasi sayap PDI Perjuangan, Relawan Perjuangan Demokrasi (REPDEM). Koordinator KSBN, Tri Sasono menilai Prabowo dan Partai Gerindra sama sekali tidak melakukan pembelaan terhadap Arief yang tengah dipolisikan, padahal Arief sudah membela Ketua Umum Prabowo Subianto.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, masalah itu diserahkan kepada Arief Poyouno untuk mempertanggungjawabkan ucapannya. Ia menegaskan bahwa pernyataan Arief bukan sikap partai.
Gerindra tidak mau masalah ini menjadi beban partai, kecuali yang bersangkutan bisa mempertanggungjawabkan. Gara-gara masalah ini, Arief sempat melepaskan ucapan untuk kembali ke PDIP. Fadli pun menyatakan Gerindra tidak masalah bila Arief akan kembali ke PDIP.
"Kalau itu tidak masalah. Kita juga banyak dari kader-kader partai lain," kata Fadli, di Gedung DPR RI, Kamis (3/8).
Wakil Ketua DPR RI ini mengatakan, Gerindra tidak khawatir dengan penarikan dukungan yang dilakukan oleh KSBN. Ia mengklaim hingga kini Gerindra masih cukup kuat mendapat dukungan buruh.
"Selama ini kami juga memperjuangkan hak-hak buruh, daftar KHL, outsourcing, dan lain-lain. Itu saya sangat yakin bahwa sejauh ini kami mendapatkan dukungan dan bersama-sama dengan buruh untuk memperjuangkan perbaikan nasib," jelasnya.
Fadli mengatakan, sanksi terhadap Arief Poyouno diserahkan kepada mekanisme internal partai. Mahkamah partai sudah memberikan teguran dan berencana mengundang Arief Poyouno untuk meminta klarifikasi.
"Kita banyak sekali tokoh dari berbagai macam latar belakang. Jadi, tidak kekurangan stok, tapi kita berpendapat kalau bisa diselesaikan, diklarifikasi, dan yang bersangkutan juga bisa mempertanggungjawabkan tidak masalah," kata Fadli Zon.
Ikuti Whatsapp Channel Republika