REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Sekjend Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin menanggapi sikap Presiden Joko Widodo yang dianggapnya terlalu anti atas kritik dari Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. Sikap Presiden Jokowi terlihat ketika menanggapi komentar mantan Presiden RI ke 6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) usai pertemuan dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Kamis (27/7) malam.
Didi mengungkapkan Presiden ke 6 SBY telah membuktikan terpilih dua kali, bahkan di periode yang kedua dengan suara rakyat yang sangat signifikan. Oleh karenanya sebagai mantan pemimpin negara kritik itu wajar karena ia sarat pengalaman.
"Tentu sangat legitimate bila memberikan kritik dan masukan yang tidak lain untuk kemaslahatan bangsa ini," ujar Didi, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (29/7).
Ia menilai SBY tidak pernah sedikitpun anti terhadap kritik, sekalipun kritik itu keras bahkan kerap berlebihan. Tidak seorangpun yang pernah dituduh makar hanya karena berbeda pendapat apalagi hanya kritik. "Presiden Jokowi sekali lagi hendaknya tidak anti kritik," tambahnya.
Karena jangan menganggap semua kehidupan masyarakat sudah berjalan baik-baik saja tanpa perlu dikoreksi sedikitpun. Ia mengingatkan soal daya beli masyarakat, pengangguran, kemiskinan, dan berbagai problem bangsa masih terus terjadi.
Menurutnya, wajar apabila banyak orang yang mengkritisi pemerintah.Namun menyedihkan, bila orang-orang dan pihak pihak yang kritis dan berseberangan pemikiran lantas dengan mudah dikatakan tidak Pancasilais. Akhirnya makna sakral Pancasila jadi meredup karena digunakan oleh pihak penguasa dengan salah arah untuk hantam pihak yang berbeda pendapat.
Ia menuturkan, jangan salahkan bila banyak pihak menganggap pemerintah saat ini mengarah ke absolut dan otoriter. Ini terlihat dari beberapa hal ini, diantaranya UU Pemilu yang memaksakan Presidential Threshold 20 persen. "Padahal ini Pemilu Serentak untuk pertama kalinya pada tahun 2019," terangnya.
Belum lagi adanya beberapa penangkapan terkait pengunjuk rasa, ada pihak yang dikriminalisasi, ormas di batasi dibubarkan dengan Perppu tanpa persidangan. Dan juga kritik di medsos dibatasi, atau berujung penangkapan dengan dalih UU ITE.
"Kalau hal-hal tersebut terus dibiarkan terjadi, maka sama saja memadamkan semangat reformasi yang telah kita raih dengan pengorbanan dan biaya tidak murah pada tahun 1998, nyaris 20 thn lalu," jelasnya.
Sekjen Partai Demokrat ini menilai penguasa yang Pancasilais manakala peduli dan menaruh perhatian penuh pada persoalan-persoalan besar yang menyakiti hati rakyat. Contoh, pemerintah tidak bisa membiarkan partai-partai pendukungnya membiarkan agar DPR menyerang habis KPK, agar KPK menjadi lemah.
"Ini tidak sesuai dengan janji awal Presiden Jokowi yang justru ingin memperkuat KPK bahkan menambah jumlah penyidik secara signifikan," ungkapnya.
Selain peran SBY sebagai mantan presiden, kritik ke Jokowi-JK menurutnya juga lumrah, katrna SBY juga Ketua Umum suatu partai. Justru kalau diam-diam saja melihat hal-hal yg tidak konstruktif, apalagi menyimpang dari koridor konstitusi, sama saja tidak menjalankan amanat rakyat dan konstitusi.
Oleh karenanya, ia menilai setiap parpol wajib mengawal dan menjaga amanat konstitusi. Itulah yg sdg dijalankan oleh Bpk SBY sebagai Ketum Partai Demokrat. "Jangan lupa sejak awal kami selalu mendukung hal-hal baik dan program-program baik yang telah dijalankan Presiden Jokowi selama ini. Tetapi atas nama konstitusi dan amanat rakyat, Partai kami dan partai manapun sangat berhak memberi koreksi, masukan & kritik," tegasnya.
Karena itu Demokrat berharap sekali lagi kepada Presiden joko Widodo jangan anti kritik. Sehingga ini bisa memadamkan semangat reformasi yang telah dibangun dengan susah payah selama ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
