REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Gerindra menilai gaya pemerintahan di era kepresidenan Joko Widodo (Jokowi) saat ini cenderung mendekati diktator. Kecenderungan ini mulai sangat terasa setelah pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dua pekan lalu.
"Kalau lembaga eksekutif dengan kekuasaannya bisa membubarkan ormas, ini ciri-ciri negara otoriter cenderung diktator," kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra Desmond J Mahesa kepada Republika, Jumat (28/7).
Desmond menjelaskan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebetulnya tidak bisa dilakukan lewat Perppu Ormas itu. Alasannya, berdasarkan norma undang-undang, pembubaran Ormas seharusnya diproses melalui ranah peradilan.
Desmond pun berpendapat membandingkan proses pengekangan terhadap kebebasan berserikat di era pemerintahan Jokowi dengan rezim Orde Baru yang dipimpin Soeharto. "Bahwa proses pengekangan kebebasan berserikat di pemerintahan Jokowi itu lebih parah dari pemerintahan Soeharto," ucap dia.
Dalam kondisi demikian, Desmond menerangkan, argumentasi apapun tidak berguna dan akan dimentahkan. Hukum pun menjadi tidak penting untuk diperhatikan dalam pemerintahan saat ini. "Karena akal sehat, argumentasi, sudah enggak ada lagi dengan kekuasaan kayak begini," kata dia menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
