Jumat 28 Jul 2017 07:04 WIB

Prabowo Kritisi PT 20 Persen dalam UU Pemilu

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Ilham Tirta
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subiyanto berjabat tangan usai pertemuan di Puri Cikeas, Jawa barat, Rabu (27/7) malam.
Foto: Republika/Wihdan Hidayat
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subiyanto berjabat tangan usai pertemuan di Puri Cikeas, Jawa barat, Rabu (27/7) malam.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengkritisi disahkannya Undang-undang Pemilu. Khususnya berkaitan poin pasal ambang batas pengajuan calon presiden sebesar 20 persen kursi DPR atau 25 persen perolehan suara sah nasional.

"Presidential threshold 20 persen adalah sesuatu lelucon politik yang menipu rakyat Indoneisa," ujar Prabowo di kediaman pribadi SBY, Puri Cikeas, Gunung Putri, Bogor pada Kamis (27/7).

Karenanya, Partai Gerindra kata Prabowo, tidak ingin menjadi bagian yang ikut dalam menyetujui poin aturan tersebut. Ia juga mengapresiasi sikap partai lainnya yang diketahui senada dengan Partai Gerindra, di antaranya PAN, PKS, dan Demokrat.

"Jadi terlihat Sikap PD sama Gerindra, PKS dan PAN itu satu dalam masalah UU Pemilu yang baru saja dilahirkan atau disahkan oleh DPR, kita tidak ikut bertanggung jawab. Karena kita tidak mau ditertawakan oleh sejarah. Kekuasaan ya, silahkan mau berkuasa 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, di ujung sejarah yang akan menilai," ujar Prabowo.

Karenanya, dalam pertemuan dengan SBY tersebut juga dibahas mengenai sikap kedua partai terkait demokrasi ke depan pasca pengesahan tersebut. Selain itu, perlu juga kedua partai mengawal dan mengingatkan pemerintahan saat ini.

"Kami khwatir bahwa demokrasi kita ke depan bisa dirusak. Karena itu, sesuai tadi yang yang disampaikan Pak SBY, kita wajib mengawal, kita wajib mengingatkan, mengimbau dengan baik, mengingatkan rekan-rekan yang berada di kekuasaan bahwa demokrasi itu jalan terbaik," ujarnya.

Sebab, dalam menegakkan demokrasi harus sesuai logika dan mengikuti aturan dan ketentuan yang ada. "Harus adil dan tidak memaksakan kehendak dengan segala cara, pada intinya itu. Saya sependapat dengan Pak SBY kita harus lakukan cek and balance, kita harus ada penyeimbangan, setiap kekuasan harus diawasi dan diimbangi," ujarnya.

Diketahui pertemuan SBY-Prabowo pada Kamis (27/7) malam berlangsung kurang lebih sekitar 1,5 jam. Prabowo hadir sekira pukul 20.25 WIB didampingi sejumlah petinggi Partai Gerindra, diantarany Wakil Ketua UMUM Partai Gerindra Fadli Zon, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani.

Sementara selain SBY selaku tuan rumah, turut menyambut putera sulung SBY, Agus Harimurti Yudhoyono, Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan, dan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan, Roy Suryo, Nurhayati Assegaf, mantan Menteri era SBY Amir Syamsudin.

Setelah melakukan jamuan makan nasi goreng dari pedagang keliling langganan SBY, keduanya melakukan pembicaraan tertutup dan selesai untuk konferensi pers pada pukul 21.55 WIB.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement