REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Nasir Djamil mengkhawatirkan peredaran narkoba merusak generasi muda di Indonesia. Anggaran Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Kementerian Hukum dan Ham, perlu ditingkatkan guna mengetahui keberadaan dan memberantas produsen, bandar dan sindikat narkoba.
"Kami (Komisi III) akan mengevaluasi regulasi dan anggaran terkait operasi pengungkapan produksi dan peredaran narkoba, dalam siaran persnya yang diterima Republika.co.id, Rabu (26/7).
Nasir juga melakukan kunjungan ke Polda Jawa Tengah, BNNP Jawa tengah, dan Kanwil Hukum dan Ham. Dia mengaku ingin mengetahui sejauh mana, mereka mengawasi peredaran gelap narkoba, upaya mencegah terorisme dan radikalisme, serta pengawasan terhadap orang asing.
Menurut Nasir, tampaknya ada perkembangan yang baik bagaimana mereka bisa melakukan pengawasan terhadap orang asing, dan juga mengatasi upaya-upaya terorisme dan deradikalisme.
"Yang paling penting, kami melihat sinergisitas antara BNNP dengan instansi-instansi terkait dalam menanggulangi peredaran gelap narkoba, ungkap Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.
Selain itu Nasir juga berharap agar Markas Besar Polri, BNN Pusat dan Kementerian Hukum dan Ham bisa lebih meningkatkan kinerja antar instansi Jawa Tengah ini. Sebab tidak memungkiri bahwa keberadaan orang asing, narkoba, dan juga terorisme, itu saling terkait.
"Itu harapan kita di Komisi III, juga akan mengevaluasi regulasi dan anggaran terkait bagaimana bisa melakukan operasi BNNP dan Kementerian Hukum dan HAM, tegas Nasir.
Selanjutnya Nasir juga mengapresiasi keberhasilan BNN dan Polri mengungkap kejahatan narkoba sebesar lebih dari 1 Ton. Dia mengatakan, dengan terungkapnya kasus itu artinya sudah bisa menyelamatkan ratusan generasi muda. Kata Nasir, keberhasilan itu juga terkait dengan kerjasama BNN Provinsi dengan pihak-pihak lainnya.
Oleh karena itu, Nasir berharap ke depannya, penemuan-penemuan ini bisa lebih ditingkatkan. Namun, menurut Nasir, mereka perlu diberikan berikan dukungan peralatan dan teknologi. Apalagi, Nasir mengatakan, darilaporan Polda Jawa Tengah, masih sedikit sekali peralatan teknologi untuk melacak bandar-bandar dan sindikat-sindikat yang beroperasi di wilayah ini.
Mudah-mudahan di Tahun 2018 tersedia anggaran untuk meningkatkan teknologi informasi guna melacak dan mengindentifikasi serta mengetahui keberadaan bandar-bandar dan sindikat narkoba bisa segera diatasi, tutup Nasir.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
