REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto mengapresiasi sikap Fraksi Partai Gerindra DPR RI yang menyatakan mundur dari Panitia Khusus Hak Angket terkait Tugas dan Kewenangan KPK. Demokrat memandang pengunduran diri sebagai langkah tepat.
"Alhamdulillah berarti pikiran cerdas dan pilihan Demokrat yang tidak mendukung Hak Angket banyak teman sekarang, banyak yang memberikan apresiasi, dan banyak bergabung dengan kami," kata Agus di Gedung Nusantara III, Jakarta, Selasa (25/7).
Dia mengatakan Demokrat sejak awal menolak dibentuknya Pansus Angket tersebut, sehingga dirinya bersyukur apabila dalam perkembangannya, ada fraksi yang menyatakan mundur dari keanggotaan Pansus. Agus enggan menanggapi legitimasi Pansus seusai keluarnya Gerindra karena Demokrat tidak berada dalam Pansus sehingga tidak pas apabila dirinya memberikan pernyataan.
"Kalau kami berikan penilaian terkait Pansus, itu kurang relevan karena keputusan Demokrat tidak berada di dalam Pansus," ujarnya.
Wakil Ketua DPR itu mengatakan bahwa keberadaan Pansus Angket, akan menyita waktu para Komisioner KPK karena mereka harus memenuhi undangan Pansus ketika diperlukan.
Hal itu menurut dia akan mengganggu kinerja KPK dan sama saja kelemahkan institusi KPK sehingga lebih baik menyiapkan strategi untuk menguatkan KPK.
"Presiden Jokowi berjanji akan meningkatkan jumlah penyidik dari 100 menjadi 1.000 orang, itu kami dukung. Lalu KPK akan membuka perwakilan di daerah, itu kami dukung," tuturnya.
Sebelumnya, Wakil Fraksi Partai Gerindra DPR RI Desmond J Mahesa mengatakan fraksinya menarik diri dari Panitia Khusus Hak Angket DPR tentang Tugas dan Wewenang KPK, salah satunya terkait legalitas Pansus. "Fraksi Gerindra tarik diri dari Pansus Hak Angket KPK, alasan pertama pembentukan Pansus tidak memenuhi syarat yang sesuai Tata Tertib DPR dan UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD," kata Desmond di Jakarta, Senin (24/7).
Dia mengatakan Pansus Angket harus melibatkan seluruh fraksi namun nyatanya masih ada fraksi yang belum menyetorkan nama anggotanya ke dalam pansus tersebut. Menurut dia kalau hal itu dibiarkan dan Fraksi Gerindra tidak bersikap maka itu ada sesuatu yang salah serta rapat Pansus diadakan seolah-olah dadakan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika