REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penyakit stunting dan kekurangan gizi pada anak mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Bahkan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani terus mendorong dilakukannya percepatan program penanganan penyakit stunting dan kurang gizi pada anak dengan cara keroyokan antar kementerian dan lembaga secara sinergis.
Puan menjelaskan, dalam target RPJMN hingga 2019 akan diupayakan agar persentase penyakit stunting bisa ditekan terus hingga mendekati batas minimal yang ditetapkan WHO sebesar 20 persen dari jumlah bayi di sebuah negara. Ada pun pada 2016, kata Puan, angka stunting Indonesia sudah turun dari sebelumnya 32,9 persen pada 2015 menjadi 27,5 persen pada 2016.
"Makanya dibutuhkan percepatan program yang terkoordinasikan. Tidak parsial dan sendiri-sendiri. Bukan hanya Kementerian Kesehatan saja tapi juga kementerian lain seperti Kementerian Desa, Kementerian PU, BKKBN dan seterusnya," imbuh Puan.
Lebih jauh Puan mengatakan bahwa stunting juga bukan hanya faktor kekurangan gizi saja. Namun ada juga faktor sanitasi lingkungan, ketersediaan air bersih, termasuk masalah pelayanan-pelayanan kesehatan di sebuah wilayah. Karena itulah, maka koordinasi dan intervensi dari semua kementerian lembaga harus dilakukan secara terkoordinasi.
Puan menambahkan, sejauh ini sudah ada pemetaan tentang daerah-daerah mana saja yang akan menjadi prioritas penanganan stunting tahun 2017. Ada sekitar 50-60 kabupaten yang akan diintervensi tahun 2017 kemudian tahun 2018 naik lagi menjadi sekitar 150 kabupaten/kota.
"Kita juga ada empat kabupaten/kota yang jadi pilot project dalam menangani stunting ini. Yakni Kulonprogo, Klaten, Banggai, dan Lombok Barat. Di empat kabupaten ini komitmen kepala daerahnya sangat bagus," jelas Puan.
"Inilah yang kemudian kita harus bangun secara bersama-sama antar kementerian dan lembaga. Sebab masalah stunting termasuk sangat penting untuk ditangani karena terkait juga dengan kecerdasan anak," jelas Nila.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
