REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Harian Partai Golkar, Nurdin Halid mengatakan, adanya suara-suara dari kader Partai Golkar yang menuntut agar Setya Novanto Mundur dari Ketua Umum Partai Golkar merupakan hal yang wajar. Menurut Nurdin, hal tersebut merupakan tanda demokrasi di partai Golkar hidup dan terpelihara. "Kalau ada aspirasi itu hal yang wajar dalam demokrasi yang sangat terbuka, di mana kedaulatan di tangan anggota," katanya, Senin (24/7).

Nurdin menjelaskan, jika ada kader yang punya aspirasi untuk mengganti Setya Novanto adalah sebuah hak demokrasi. Namun, kata dia, aspirasi tersebut harus disalurkan melalui koridor, yang merupakan mekanisme dari Partai Golkar.

Golkar, lanjut Nurdin, memiliki Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan peraturan-peraturan pelaksana. AD/ART tersebut diatur siapa yang berhak punya kewenangan untuk meminta untuk melakukan Munaslub. "Itu ada dua institusi, ada DPP kemudian anggota, nah anggota ini adalah 2/3 dari DPD 1, sekarang DPD 1 telah menyatakan sikap dalam Rapimnas bahwa tidak akan melakukan Munaslub," ujar dia mengakhiri.

Sebelumnya, Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) menuntut untuk disegerakannya pergantian kepemimpinan di dalam Partai Golkar dan juga menuntut Setya Novanto mundur dari jabatan Ketua DPR RI. Ketua GMPG, Ahmad Doli mengatakan, GMPG akan menyampaikan agar Setya Novanto mundur dari kursi Kepemimpinan DPR-RI. Hal tersebut, kata dia, akan disampaikan ke Majelis Kehormatan Dewan dalam waktu dekat.

"Karena kami juga tidak mau terbawa malu. DPR adalah milik rakyat, bukan punya Partai Golkar, itu juga milik fraksi-fraksi yang lain. Beberapa fraksi juga menyampaikan untuk memintaPpak Setya Novanto mundur," jelas dia pada Ahad (23/7).

Ikuti Whatsapp Channel Republika