REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) menuntut Ketua Umum DPP Golkar yang juga Ketua DPR RI Setya Novanto mundur dari jabatannya, pasca ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan KTP elektronik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal itu diungkapkan oleh kader muda Golkar, Ahmad Doli Kurnia dan kawan-kawan dalam konferensi pers di PuangOca Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (19/7). Kader muda Golkar, Syamsul Rizal juga mendesak agar KPK segera menahan Setya Novanto dalam tempo 1x24 jam.
"Kami meminta kepada KPK dalam jangka waktu 1x24 jam, kalau tidak bisa malam ini, Setya Novanto sudah harus ditahan dan kami kader Golkar mendukung kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi," kata Syamsul Rizal, Rabu (19/7).
Syamsul berpendapat, langkah KPK ini sudah tepat. Seperti lazimnya, KPK harus sudah segera menahan Setya Novanto sebagaimana koruptor-koruptor sebelumnya yang sudah disangkakan dan kemudian ditahan. Sebagai kader Golkar, ia mengaku merasa malu dengan penetapan ketua umumnya sebagai tersangka korupsi e-KTP.
Menurut Syamsul, penetapan Setnov sebagai tersangka korupsi akan berdampak pada kinerja pemerintah. Ia bahkan berharap Presiden Jokowi lewat Kementerian Dalam Negeri turun tangan meminta Setnov mundur dari jabatan Ketua DPR RI karena dinilai telah mencoreng pemerintahan Jokowi-JK.
Kader muda Golkar, Sirajuddin Abdul Wahab, mengungkapkan bahwa GMPG berencana akan melaporkan masalah ini kepada Dewan Kehormatan Partai Golkar yang diketuai oleh BJ Habibie, kemudian Mahkamah Partai Golkar.
"Dalam waktu dekat, kami GMPG akan melakukan roadshow ke beberapa lembaga baik scra internal maupun eksternal," kata Sirajuddin.
Ia juga mendesak Setya Novanto untuk mundur, baik sebagai Ketua DPR RI maupun Ketua DPP Golkar. Sirajuddin mengingatkan bahwa sebentar lagi Golkar akan menghadapi Pilkada Serentak 2018 dan Pilpres 2019. Ia menilai kondisi ini akan mempengaruhi perolehan suara partai pada Pilkada 2018. Ia mendesak pelaksanaan Munaslub dalam rangka mempercepat proses konsolidasi dan pemulihan atas peristiwa yang terjadi di tubuh partai.
"Kami meminta Setya Novanto untuk mundur sebagai Ketua Umum Partai Golkar karena ini memjadi beban bagi partai dalam melakukan konsolidasi menghadapi agenda politik ke depan," kata Sirajuddin.
Menurut dia, ketua umum merupakan wajah partai. Alasan ini juga terkait pakta integritas yang ditandatangani seluruh pengurus partai. Salah satu poin dalam pakta integritas itu menyebutkan apabila ada salah satu pengurus partai yang terindikasi atau ditetapkan tersangka, maka secara otomatis harus mengundurkan diri.
Kader lainnya, Mirwan Bz Vaully, juga meminta Golkar segera mencari jalan untuk melakukan Munas Luar Biasa. Ia menyatakan, sikap ini menegaskan bahwa tidak berarti jika ada satu politisi Golkar yang tersangkut korupsi, lantas semua generasi di bawahnya juga sama.
"Ini penting untuk kami menyatakan kepada publik bahwa orang-orang muda yang ada di Golkar tidak sama dengan elit-elit yang ada di partai," kata Mirwan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika