REPUBLIKA.CO.ID, TEMANGGUNG -- Pelaksanaan pilkada serentak 2018 antara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dapat menghemat anggaran sekitar Rp 13 miliar. Hal itu diklaim Ketua KPU Kabupaten Temanggung, Sujatmiko.
"Penghematan anggaran ini karena adanya sharing anggaran antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Pemkab Temanggung," katanya di Temanggung, Rabu (19/7).
Ia menyebutkan, sharing anggaran dari Pemprov Jateng sekitar Rp 25,5 miliar, anggaran ini akan digunakan untuk honorarium panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS), kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), dan petugas pemutahiran data pemilih (PPDP). Ia menuturkan, untuk kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, dan beberapa kegiatan lainnya selain yang dibiayai provinis menjadi tanggung jawab Pemkab Temanggung.
"Anggaran yang ada sudah diperhitungkan, mudah-mudahan cukup hingga akhir pelaksanaan pilkada," katanya.
Menurut dia, sistem sharing di Jawa Tengah ini sangat meringankan pemerintah kabupaten, berbeda dengan sistem sharing yang dilakukan di Jawa Barat. Di Jabar, honorarium PPK dan PPS ditanggung provinsi, sedangkan KPPS dan PPDP ditanggung kabupaten/kota masing-masing.
Ia menyebutkan, untuk penyelengagraan pilkada serentak 2018, Pemkab Temanggung menganggarkan Rp 22,2 miliar dan akan dicairkan dalam dua tahap. Pencairan tahap pertama pada 2017 sebanyak Rp 2,150 miliar dan sisanya dicairkan pada 2018.
Ia mengatakan, pengalokasian anggaran tersebut menunjukan bahwa Pemkab Temanggung dan KPU Temanggung siap melaksanakan pilkada serentak 2018.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
