REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPP Partai Golkar melalui rapat pleno memutuskan tidak akan menggelar musyawarah luar biasa (munaslub) pascapenetapan Setya Novanto sebagai tersangka korupsi KTP elektronik, karena hanya akan mengganggu konsolidasi internal.

"Munaslub akan menyulitkan koordinasi internal Golkar dari segi program hingga pemenangan pemilu ke depan," ujar Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (18/7) malam.

Nurdin menegaskan Partai Golkar merujuk pada keputusan Rapimnas Partai Golkar sebelumnya yang merekomendasikan tidak diperlukan Munaslub. Hal ini juga yang dikehendaki oleh DPD I Golkar.

"Melalui Rapat Pleno ini, DPP Partai Golkar menetapkan saudara Setya Novanto tetap sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Sementara saya, dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham ditunjuk sebagai pelaksana tugas harian dengan saling berkoordinasi dan melaporkan kepada Ketua Umum," jelas.

Nurdin mengatakan Golkar juga tetap mendukung pemerintahan Jokowi-JK hingga akhir masa jabatan, serta tetap mendukung Jokowi sebagai calon presiden pada Pemilu Presiden 2019.

Selain itu DPP Golkar menginstruksikan seluruh kader untuk tetap berpegang pada ketentuan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga partai.

Ikuti Whatsapp Channel Republika