REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Polemik kehadiran transportasi daring (online) tak hanya menjadi perhatian pemerintah pusat, melainkan juga di daerah-daerah, termasuk Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Sekretaris Dinas Perhubungan (Dishub) NTB Ary Purwantini mengatakan, meski usia transportasi daring di NTB baru seumur jagung, namun hal ini tidak menyurutkan langkah Dishub NTB mencari formulasi yang tepat untuk diterapkan di daerah dengan menjalin komunikasi dan belajar dari daerah-daerah yang sudah lebih dahulu menghadapi persoalan transportasi daring seperti Makassar, Sulawesi Selatan hingga Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
"Memang saat ini secara realita di lapangan, sudah ada beberapa transportasi online meski masih baru di NTB," ujar Ary dalam pertemuan dengan Direktur Angkutan dan Multi Moda Ditjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Cucu Mulyana, dan Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub JA Barata di Kantor Kemenhub, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (17/7).
Ary menyampaikan, Dishub NTB ingin mendengar penjelasan dan arahan dari Kemenhub terkait persoalan transportasi daring. Menurut Ary, diskusi seperti ini memiliki andil penting bagi Pemerintah Provinsi NTB dalam mengambil kebijakan dan regulasi terkait transportasi daring.
Ary menilai, di beberapa daerah yang sudah ada transportasi daring lebih dulu masih mengalami gejolak di lapangan, meski mungkin berskala kecil. Ary berharap masukan dan arahan dari Kemenhub mampu menjadi pondasi Dishub dalam menentukan arah kebijakan sektor transportasi daring NTB yang bisa diterima masyarakat, transportasi konvensional, dan transportasi daring.
"Semoga ini bisa menjadi acuan bagi daerah mengatur transportasi online di daerah agar tidak menjadi gejolak," ungkap Ary.
Transportasi daring sendiri tengah menjadi fenomena di NTB, khususnya Kota Mataram dengan kehadiran Go-jek hingga Uber, meski jumlahnya masih belum sebanyak yang ada di kota-kota besar lainnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
