Jumat 14 Jul 2017 23:14 WIB
Nunggak Utang ke PLN

Listrik di Kompleks Stadion Jalak Harupat Dimatikan

Rep: Muhammad Fauzi Ridwan/ Red: Agus Yulianto
Suasana ruang pemanasan atlet angkat besidi GOR Sabilulungan Sijalak Harupat, Bandung (Ilustrasi)
Foto: Republika/Rakhmawaty La'lang
Suasana ruang pemanasan atlet angkat besidi GOR Sabilulungan Sijalak Harupat, Bandung (Ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, SOREANG- Kenaikan tarif listrik terus berdampak. Salah satunya, akibat menunggak pembayaran ke Perusahaan Listrik Negara (PLN), listrik yang berada di Stadion si Jalak Harupat dimatikan.

Dampaknya, beberapa alat yang membutuhkan tenaga listrik tidak berjalan kemudian membuat sejumlah sarana olahraga menjadi tidak terawat seperti kolam renang bertaraf internasional yang berlumut dan berwarna hijau.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Hen Hen Asep Suhendar mengaku, prihatin dengan kondisi fasilitas olahraga di Stadion Jalak Harupat yang tidak terawat dan terpelihara akibat dimatikannya listrik oleh PLN sejak satu bulan lalu karena tidak sanggup membayar tagihan. Pihaknya mempertanyakan anggaran operasional dan pemeliharaan kompleks olahraga stadion si Jalak Harupat.

"Kami dari DPRD melakukan kunjungan ke komplek olahraga Stadion Si Jalak Harupat dua hari lalu. Kondisinya memprihatinkan dan mengecewakan," ujarnya, Jumat (14/7). Katanya, saat dilokasi warna air di kolam renang berwarna hijau karena alat sirkulasi yang tidak berfungsi disebabkan aliran listrik dimatikan.

Menurutnya, tidak hanya itu lampu penerangan pun tidak berfungsi saat malam hari sehingga kondisi saat malam di komplek tersebut gelap. Kemudian pekerjaan menyiram rumput yang biasa menggunakan peralatan yang menggunakan listrik menjadi manual dengan memakai tangki dan membuat pengeluaran menjadi lebih besar.

"Pakai mobil tangki biayanya jadi lebih mahal. Ini gara-gara listriknya sudah diputus sama PLN. Soal besaran perbulannya saya belum tahu, karena masih ditanyakan ke pengelola," ungkapnya.

Dirinya mengaku heran dengan kondisi komplek yang tidak terawat padahal Pemkab Bandunh mengucurkan dana sebesar Rp 1,6 miliar untuk operasional aeperti membayar gaji pegawai, pembayaran listrik. Ditambah dengan dana sebesar Rp 300 juta pertahun untuk biaya perawatan. Namun pada faktanya tidak terawat.

"Ini sangat memalukan, beban anggaran setiap tahun untuk operasional dan perawatan kan ada. Tapi kenapa seperti tidak terurus sampai listrik enggak kebayar," katanya.

Menurutnya, DPRD meminta klarifikasi penggunaan anggaran dari pengelola, namun hingga saat ini belum memberikan data penggunaan anggaran tersebut.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement