REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Sinkronisasi Anies-Sandi menyebut program rumah dengan DP atau uang muka 0 rupiah untuk penghasilan Rp 7-10 juta masih terus dikaji. Belum ada keputusan final terkait skema pembiayaan program yang menjadi salah satu unggulan dalam kampanye Anies-Sandi di Pilkada DKI tersebut.
"Itu sekarang sedang dibahas terus," kata Anggota Tim Sinkronisasi Edriana Noerdin saat dihubungi, Rabu (12/7).
Menurutnya, segmen masyarakat yang bisa mengakses program rumah dengan DP 0 rupiah tak terpatok kepada mereka yang berpenghasilan Rp 7-10 juta. Tim Sinkronisasi, kata Edriana, juga membahas mekanisme bagi masyarakat yang berpenghasilan kurang dari itu untuk bisa ikut serta dalam program tersebut.
"Sebetulnya kita tetap sesuai dengan janji kampanye, bukan hanya orang yang berpenghasilan Rp 7-10 juta saja yang bisa membeli rumah," ujar dia.
Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Sandiaga Uno mengatakan, program kepemilikan rumah dengan DP 0 rupiah diperuntukkan bagi mereka berpenghasilan Rp 7-10 juta. Angka ini dihitung dari beban per bulan dengan kemampuan seseorang dalam mencicil angsuran rumah.
"DP 0 rupiah kategorinya untuk pendapatan sekitar Rp 7-10 juta per bulan. Kalau di bawah itu nggak cocok untuk pola rumah dengan DP 0 rupiah," kata dia.
Sandi mengatakan, skema pembiayaan rumah DP 0 rupiah juga rencananya akan digunakan sebagai formula menjadikan status kepemilikan rumah susun sewa menjadi hak milik atau rusunami. Skema ini sedang dibahas tim pokja perumahan Anies-Sandi untuk mencari hitungan yang pas antara kemampuan warga rusun dengan cicilan yang harus dibayar nantinya. "Kita sekarang lagi menghitung dari segi kebijakannya apakah kebijakan tersebut pas untuk membantu warga, itu yang harus dihitung dengan baik," ujar dia.