REPUBLIKA.CO.ID, PURBALINGGA -- Bupati Purbalingga Tasdi memberikan perhatian khusus pada kesejahteraan para guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di wilayahnya. Bukan hanya soal honor atau pendapatan yang akan dinaikkan, namun biaya Pendidikan dan Latihan (Diklat) Berjenjang Penelitian Tindakan Kelas (PTK) PAUD yang sudah dibayarkan para guru juga akan dikembalikan.
"Saya ingin SDM (sumber daya manusia-Red) para guru PAUD di Purbalingga semakin baik, sehingga mau tidak mau harus sering mengikuti diklat. Agar tidak memberatkan para guru yang telah mengeluarkan biaya diklat, saya akan mengembalikan semua biaya yang sudah dibayarkan para guru," ujar Tasdi usai menghadiri Diklat Berjenjang PTK PAUD Purbalingga, Selasa (11/7).
Selain mengganti biaya diklat, Tasdi juga berjanji akan menaikkan honor guru PAUD di Purbalingga yang jumlahnya 1.749 guru. Dia menyebutkan, dari keseluruhan guru PAUD yang tersebar di Purbalingga, masih ada 369 orang yang sama sekali belum menerima honor dari APBD.
Menurutnya, berdasarkan data yang dia terima, saat ini ada sebanyak 130 guru PAUD di Purbalingga yang sudah bersertifikasi sehingga berhak mendapat honor Rp 1,5 juta per bulan. Sedangkan lainnya menerima bantuan langsung dari APBD dan bantuan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Purbalingga.
"Yang menerima bantuan dari APBD ada 150 orang dengan honor Rp 500 ribu per bulan, yang menerima bantuan Dinas Pendidikan ada 100 orang menerima honor Rp 350 ribu/bulan dan 1.000 orang menerima honor Rp 300 ribu per bulan," kata Tasdi.
Tasdi berkomitmen, para guru PAUD yang masih menerima honor belum memadai secara bertahap honor yang mereka terima akan meningkat. "Para guru PAUD juga harus profesional. Untuk itu, para guru yang menerima honor dari APBD akan diupayakan bisa menerima, sedangkan besaran honornya juga akan kita tingkatkan secara bertahap," tuturnya.
Ketua Pengurus Daerah Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Himpaudi) Kabupaten Daerah, Tohar, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap perhatian bupati pada para guru PAUD. Termasuk janji bupati untuk mengganti biaya diklat yang sebelumnya ditanggung para guru PAUD. "Mudah-mudahan dengan bantuan dari Pemkab Purbalingga menjadikan guru PAUD lebih maju dan berkarakter," katanya.
Tohar menyebutkan, diklat berjenjang yang saat ini diikuti guru PAUD Purbalingga memiliki dua tingkatan, yakni tingkat dasar juga tingkat lanjutan. Narasumber diklat berasal dari Direktorat Kemendikbud, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga.
Tohar mengakui, awalnya para guru PAUD yang menanggung biaya diklat. Namun karena pemkab akan menggantikan biaya diklat berjenjang ini, maka bagi peserta yang sudah membayar, uangnya akan dikembalikan kepada para peserta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika