REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI — Ratusan orang tua melakukan unjuk rasa di depan SMKN 2 Kota Bekasi, Senin (10/7). Mereka menyatakan kecewa dan memprotes sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online di Kota Bekasi, Jawa Barat.
Salah satu orang tua siswa Rahmi mengaku sangat kecewa dengan kebijakan SMKN 2 Kota Bekasi yang dinilai telah melanggar janji untuk menerima siswa yang memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Menurut Rahmi, pelanggaran janji yang dilakukan SMKN 2 Kota Bekasi menyebabkan anaknya yang telah lulus SMP tahun ini tidak dapat diterima di SMKN 2 Kota Bekasi. Padahal, kata dia, sebelumnya pihak sekolah pernah berjanji menerapkan sistem Zonasi, dimana sekolah akan mendahulukan calon siswa dari lokasi terdekat.
“Kami tuntut janji. Kami yang tinggal di dekat sampah juga berhak sekolah” kata Rahmi saat diwawancarai Republika.co.id, Senin (10/7) di depan SMKN 2 Kota Bekasi, Bantar Gebang, Kota Bekasi.
Sebagian besar orang tua calon siswa menetap di sekitar Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Bantar Gebang dan bekerja sebagai pemulung. Beberapa bentuk protes mereka tertuang dalam tulisan yang terpampang di spanduk seadanya yang mereka bawa, seperti 'Kami dekat sampah berhak pintar', 'Copot kepala sekolah SMKN 2 Bekasi', dan lainnya.
Ratusan orang tua calon siswa juga memblokir akses jalan keluar masuk di sekolah tersebut, sebagai bentuk kekecewaan dan protes kepada kebijakan sekolah yang dinilai sewenang-wenang.
“Kami meminta Kepala SMKN 2 Kota Bekasi, Agus Setiawan agar segera di copot dari jabatannya. Kami berjanji akan melakukan aksi lebih besar lagi, jika tidak ada solusi anak-anak kami masuk sekolah ini,” teriak para orang tua saat menyampaikan protes di depan SMKN 2 Kota Bekasi.
Di sisi lain, Kepala Sekolah SMKN 2 Kota Bekasi, Agus Setiawan menyatakan telah menginformasikan perihal ini kepada Dinas Pendidikan Jawa Barat. Dia mengatakan akan melakukan koordinasi dengan beberapa pihak yang berkaitan dengan PPDB Online.
“Bukan saya menghindari permasalahan tapi saya berkoordinasi dengan para atasan, juknis yang selama ini kami pakai untuk PPDB Online dikeluarkan dari Jawa Barat, semua terintegrasi secara Online bukan sekolah yang menghitung,” ujar Agus.
Ikuti Whatsapp Channel Republika