REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Fahri hamzah meminta kepolisian menghentikan kasus hukum sejumlah pihak berkaitan pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta beberapa waktu lalu. Hal ini menyusul kepolisian yang tidak melanjuti pelaporan terhadap putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep berkaitan dugaan ujaran kebencian.

"Makanya saya usulkan, enggak usah main-main ini lagi yang Pak Khaththath dan Ibu Rahmawati, itu kan dari Pilkada DKI," ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis (6/7).

Menurutnya, kepolisian hendaknya tidak diseret-seret masuk dalam arus politik. Menurutnya, Pilkada DKI telah usai, ia pun meminta semua pihak kembali normal. Bahkan ia meminta, kepolisian tidak lagi mengusut kasus hukum terhadap Rizieq Shihab.

"Bebasin saja semua enggak perlu mengarang-ngarang kayak (kasus) Habib Rizieq segalanya nggak usahlah kasus ini, nggak ada kok tapi diada-adain," katanya.

Wakapolri Komjen Pol Syafruddin menegaskan tidak akan menindaklanjuti laporan Muhammad Hidayat di Polres Metro Bekasi dengan terlapor Kaesang Pangarep.

"Laporannya mengada-ada. Kami tidak akan tindak lanjuti laporan itu," Syafruddin di Mabes Polri, Jakarta.

Menurutnya kasus yang dilaporkan tidak memiliki alasan yang rasional sehingga Polri tidak akan menindaklanjuti laporan tersebut.

"Itu (video) guyonan saja. Kita rasional saja ya. Polri, penyidik harus rasional. Enggak semua laporan harus ditindaklanjuti. Kalau tidak rasional, kami yang capai, menindaklanjuti urusan pangan lebih penting," katanya.

Sebelumnya, seorang warga bernama Muhammad Hidayat membuat laporan di Polres Metro Bekasi pada Minggu (2/7) dengan terlapor Kaesang Pangarep.

Laporan Polisi tersebut bernomor : LP/1049/K/VI/2017/Restro Bekasi Kota. Pelapor menuduh Kaesang mengunggah video yang bernuansa ujaran kebencian dengan ucapan "mengadu-adu domba dan mengkafir-kafirkan, tidak mau menshalatkan padahal sesama Muslim karena perbedaan dalam memilih pemimpin. Apaan coba? Dasar ndeso".

Ikuti Whatsapp Channel Republika