REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, mengatakan masyarakat harus benar-benar memahami makna wacana pemindahan Ibu Kota Jakarta ke kota lain. Menurutnya, rencana pemindahan ibu kota menitikberatkan kepada pusat pemerintahan.
"Saya kira pengertian pemindahan itu tidak berarti dari Jakarta ke kota lain. Namun, pemerintahannya supaya tidak padat di Jakarta. Itu saja intinya," ujar Tjahjo kepada wartawan di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Kamis (6/7).
Tjahjo tidak menjawab secara rinci saat dimintai pendapat mengenai wacana pemindahan ibu kota. Sebab, menurutnya, hal ini masih menjadi bahan kajian oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas).
"Tanyakan kepada Bappenas. Sebab, Bappenas sedang diperintah oleh Presiden untuk mengkaji dengan benar," tegas Tjahjo.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri, Sumarsono, mengatakan pihaknya belum dimintai pandangan terkait wacana perpindahan ibukota ke luar Jawa. Menurut Sumarsono, kajian perpindahan ibu kota baru dibahas secara internal oleh Bappenas.
"Posisi Kemendagri hanya memberi pandangan dan bukan merencanakan. Perencanaannya seperti apa kami belum diberitahu oleh Bappenas," ujar Sumarsono ketika dikonfirmasi Republika.co.id, Rabu (5/7).
Meski demikian, Kemendagri memiliki pandangan jika sebaiknya bukan ibu kota negara yang dipindahkan, melainkan pusat pemerintahannya saja. Dia mencontohkan Malaysia yang ibu kota negara masih berada di Kuala Lumpur, sementara pusat pemerintahan berada di Putrajaya.
Jika kondisi tersebut diterapkan di Indonesia, dengan ibu kota negara di Jakarta dan pusat pemerintahan di daerah lain maka efektif untuk mengatasi persoalan kemacetan. Dengan demikian, Jakarta nantinya juga akan berkembang sebagai pusat perdagangan.
"Keuntungan lainnya adalah daerah-daerah lain akan berkembang karena ada pergeseran lokasi pusat pemerintahan," lanjut Sumarsono.
Sementara itu, Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, mengatakan pihaknya akan memulai segala proses kajian rencana perpindahan ibu kota. Dia berharap proses kajian, termasuk soal skema dana akan selesai tahun ini.
"Sehingga pada 2018-2019 itu sudah mulai ada kegiatan terkait dengan pemindahan pusat administarsi ibu kota," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (3/7) lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika